PERAIH Bintang Adhi Makayasa (1987) itu dituntut mereformasi internal kepolisian. Tugas yang diamanahkan Komjen Polisi Tito Karnavian, calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi, tak semudah membalikkan telapak tangan. Pada Kamis lalu (23/6), keinginan Jokowi mereformasi Polri, Tito didukung penuh oleh parlemen menjadi Kapolri untuk memperbaiki citra Korps Bhayangkara di mata anak bangsa.
Mengubah persepsi masyarakat dengan karakter polisi yang humanis akan menjadi pekerjaan mudah. Persoalannya mau ndak berubah dan memberikan contoh yang baik. Dalam Refleksi; Soekanto, Hoegeng, Tito (Lampost edisi Minggu, 19 Juni 2016), akankan Tito seperti Jenderal Raden Said Soekanto (mantan Kapolri pertama) dan Jenderal Hoegeng Imam Santoso (mantan Kapolri kelima)?
Kedua tokoh polisi panutan itu terkenal jujur dan hidup sangat sederhana. Jenderal itu tak mau memanfaatkan jabatan untuk meraup keuntungan bagi pribadi dan keluarga. Untuk saat ini, jujur dan sederhana adalah dua kata yang sulit melekat dalam jajaran anggota kepolisian. Tanpa berniat menggeneralisasi, citra kepolisian dapat dilihat akrab di mata masyarakat, seperti polisi lalu lintas, polisi reserse dan kriminal.
Harus jujur diakui, masih ada polisi lalu lintas melakukan pungutan liar dengan memanfaatkan ketidakpatuhan pengendara di jalan. Pengemudi dan polisi melakukan transaksi di bawah tangan. Jika polisi lalu lintas itu benar, ketidakpatuhan dapat berujung kepada hukuman tilang. Itu sangat lebih baik dan wajah kepolisian tidak terlihat buruk.
Citra kepolisian juga bisa dilihat dan dirasakan masyarakat saat mereka melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan suatu kasus. Kredibilitas polisi reserse dan kriminal sangat dipertaruhkan. Itu baru segi pelayanan, belum lagi penanganan—pengungkapan kasus-kasus korupsi. Sangat terasa sekali aroma faktor X apabila berkas perkara hilir mudik beberapa kali dari kantor jaksa dan polisi dalam menentukan tersangka.
Keinginan bangsa ini untuk mereformasi internal Polri sudah dilakukan sejak 1998. Itu adalah mandat dari semangat reformasi yang digulirkan mahasiswa. Tapi apa yang terjadi? Setelah berjalan 17 tahun, nyatanya kepolisian masih menjadi lembaga yang kurang mendapat kepercayaan publik. Tentunya, wajah lembaga itu sangat diperlihatkan oleh sikap dan tingkah laku polisi lalu lintas dan reserse kriminal dalam melayani dan menganyomi rakyat.
Masyarakat akan memberi apresiasi dan reaksi positif kepada polisi jika lebih mengedepankan profesional dalam penegakan hukum. Salah satu indikator suksesnya reformasi kepolisian adalah berhasil mengubah persepsi publik dengan karakter polisi yang lebih humanis dalam mengayomi dan melayani masyarakat.
***
Polisi Lampung di bawah komando Brigjen Ike Edwin memulai reformasi kepolisian dengan berkantor di luar Mapolda. Excellent Police Service adalah program andalan layanan prima polisi Lampung untuk masyarakat. Operasi sepanjang masa dan polisi ada di mana-mana menjadi perintah harian Kapolda untuk anak buah. Persoalannya, apakah program mulia Ike Edwin itu dilaksanakan hingga ke polres, polsek, juga babinkamtibmas?
Tugas memperbaiki citra teramat berat. Belum lagi menumpas peredaran narkoba yang sudah masuk ke jantung desa, terorisme dan radikalisme yang bergerak makin masif . Spirit nasionalisme bangsa yang sudah merdeka 70 tahun mulai terkotak-kotak hanya untuk kepentingan sesaat. Jika tidak dijaga keutuhannya, bangsa ini akan terbelah.
Untuk menuju perubahan itu, Tito adalah sosok polisi yang diharapkan mampu menaikkan citra lembaga lebih baik lagi di mata rakyat. Berbekal gelar magister dan doktor universitas terbaik luar negeri serta pengalaman menumpas kejahatan, Tito mampu membawa lembaga Polri ini dipercaya publik. Termasuk didikan orang tuanya—pola hidup sederhana.
Jika sudah dilantik menjadi Kapolri, Jenderal Tito akan fokus membangun kepolisian profesional dan modern. Keinginan itu di dasar dalam mengurai benang kusut di internal Polri. Masalah itulah yang selalu menghambat profesionalitas polisi. Masalah eksternal, seperti perselisihan dengan lembaga lain dalam penegakan hukum, juga menjadi titik fokusnya.
Tentang Lampung sendiri menjadi salah satu prioritas program Tito. Hal itu terungkap dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR pada Kamis lalu. Tito mendorong tipologi atau klasifikasi Polda Lampung masuk program prioritas keenam dari 11 program yang disampaikannya di hadapan anggota parlemen di Senayan hari itu.
Lampung, janji Tito, adalah program keenamnya—menata lembaga dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana dan prasarana. “Prioritas pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana-prasarana, pembentukan Polda Kaltara, dan peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau,” kata wong kito Palembang itu.
Tentang kedekatan kultur dan primordial, Jenderal Tito memiliki alasan kuat mendorong Polda Lampung harus berbenah agar bisa meraih tipe A. Provinsi ini menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera dari Jawa. Daerah penyangga 10 provinsi di Sumatera ini berpenduduk terpadat dengan keberagaman suku dan agama.
Oleh sebab itu, patut direnungkan, Lampung memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi dibanding Sumatera Selatan. Kerawanan peredaran narkoba dari luar negeri, perdagangan orang, bersemainya paham radikalisme dan komunisme, konflik komunal, serta daerah perlintasan teroris. ***
