SAMAKAH Lebaran Idulfitri 1437 H/2016 M dirayakan umat Islam di bumi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke? Jawabnya hanya satu, harus sama. Kalaupun ada perbedaan, itu sebuah kebesaran dan ambillah hikmahnya sehingga muslim di Nusantara ini terus bersatu mengikat silaturahmi.
Untuk tahun ini dipastikan sama seperti halnya awal penetapan Ramadan yang jatuh pada Senin, 6 Juni lalu. Pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah juga akan menetapkan 1 Syawal sehari sebelum Lebaran Idulfitri dalam sidang isbat pada 5 Juli, lusa.
Bangsa yang beragam ini menghargai semua perbedaan sehingga satu sama lain saling menghormati. Ada dua metode perhitungan penetapan awal puasa dan Lebaran di negeri ini. Dua metode itu berbeda. Pertama, hisab hakiki wujudul hilal atau perhitungan matematis berdasar posisi geometris benda langit. Metode ini digunakan oleh Muhammadiyah.
Sedangkan metode kedua, yakni rukyatul hilal atau pengamatan visibilitas hilal secara langsung dengan kasatmata. Metode ini digunakan pemerintah dan warga NU. Ketika terjadi perbedaan, warga Muhammadiyah dan NU berkewajiban mempersatukan pandangan umat Islam. Bukankah semua berkiblat ke satu tempat, pusat bumi, yakni Kakbah di Mekah.
Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini menetapkan seberapa pun derajatnya, ketika hilal sudah di atas 0 derajat maka layak dijadikan bulan baru. Sedangkan NU—Pemerintah menyatakan bulan baru setelah terlihat 2 derajat. Hanya perbedaan 2 derajat—mengorbankan kebingungan umat Islam di negara muslim terbesar di dunia ini. Luruskan niat, dengan perbedaan itu, kita harus mampu menyatukan umat Islam.
Ketika gema takbir dan tahmid akan berkumandang, hanya satu pesan kepada umat Islam yang merayakan Idulfitri pada hari yang berbeda, yakni toleransi. Dengan begitu, terjaga kehidupan beragama yang rukun dan damai. Negara hadir—menjaga dan memfasilitasi pelaksanaan salat id. Ini adalah bagian terpenting pemenuhan hak beragama warga negara.
Sangat indah sekali, tidak ada yang merasa dilebihi dan dikurangi. Itulah keindahan hidup di bumi Pancasila. Bangsa-bangsa di dunia sangat iri melihat keberagaman agama di Indonesia. Kenapa bisa hidup rukun dan damai. Diikat dengan kebhinnekaan. Seperti Muhammadiyah dan NU, sebuah wadah berhimpun, tidak mempersoalkan ibadah yang dikerjakan, selagi bersumber dari Alquran dan sunah Rasulullah.
Bangsa yang sudah merdeka 70 tahun sebentar lagi bertambah satu tahun, sudah tidak mempersoalkan lagi perbedaan. Yang dijaga adalah keutuhan umat berbangsa dan bernegara. Jika ada pemimpin yang lari dari persoalan atau mengganggu kepentingan publik—hanya untuk melanggengkan kursi jabatannya, patut kita ingatkan. Hidupnya dibiayai atas pajak dari rakyat.
***
Sidang isbat yang menentukan awal dan akhir Ramadan, seperti sidang para malaikat. Di sidang itulah ditetapkan kapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Padahal, Allah swt memberikan akal pikiran, ilmu pengetahuan, lagi beriman untuk mengetahui isi jagat raya ini. Akan terjadinya gerhana matahari dan bulan; pada hari, bulan, dan tahun, yang dipakai adalah ilmu astronomi. Ilmu itu sangat tepat; jam, menit, dan detik akan terjadi gerhana berdasar hitungan matematis posisi geometris benda langit.
Begitu juga, kapan azan salat lima waktu itu berkumandang? Tentu ditetapkan berdasar hitungan posisi matahari sebagai benda di langit. Semua bisa dihitung, kecuali hari kiamat. Tak satu pun yang tahu kapan hari akhir itu akan datang menemui manusia, benda langit berbenturan, meluluhlantakkan planet di angkasa. Kehancuran telah datang.
Ketika perhitungan itu benar. Kenapa kita harus menggelar sidang isbat? Sidang yang banyak menguras uang rakyat, membeli peralatan—teropong harganya cukup mahal. Tapi benda itu tak mampu melihat bulan berapa derajat tingginya ketika langit ditutupi awan dan hujan. Maka sia-sialah membeli alat mahal dari uang rakyat, yang dipakai dua kali dalam setahun.
Pada 2013, Din Syamsudin, ketua umum PP Muhammadiyah, pernah mengkritik Menteri Agama. “Sebenarnya Kementerian Agama tidak perlu rapat isbat karena menghabiskan uang rakyat,” kata Din, saat itu. Sidang isbat, menentukan awal Ramadan dan Hari Raya, menghabiskan uang rakyat Rp9 miliar. Cara-cara seperti itu segera diakhiri. Coba dana itu untuk membangun puskesmas dan sekolah? Sudah berapa banyak kepentingan publik terpenuhi dari biaya sidang isbat.
Pengelola negara ini harusnya bijak dan taktis berpikir sehingga uang rakyat dari pajak itu tidak mubazir. Pemikiran Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentang sidang isbat awal Ramadan lalu perlu diapresiasi. “Perlu duduk bersama dan perlu waktu untuk sama-sama merumuskan kriteria posisi hilal sehingga semua punya cara pandang yang sama menentukan awal puasa,” kata Menteri.
Rumusan ini menghindari perbedaan di kemudian hari. Ilmu pengetahuan dan alat teknologi canggih adalah mengakhiri perbedaan cara pandang menghitung datangnya bulan baru, di awal dan akhir Ramadan. Harusnya, negeri ini mengakhiri menghitung bulan. Bulan muda juga bulan tua. Tapi, saatnya anak bangsa berpikir bagaimana caranya menginjakkan kaki ke bulan untuk terus berbulan madu menggapai kehidupan lebih baik lagi. ***
