DALAM sepekan ini, ada dua agenda penting masyarakat pers di Lampung. Pertama, diskusi publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung bertemakan News or Hoax di Bandar Lampung, Rabu (26/4). Sehari setelah itu, diskusi tentang bedah buku Jurnalisme Keberagaman untuk Konsolidasi Demokrasi yang digagas oleh harian umum Lampung Post, di Kafe Kabara, Universitas Malahayati, Bandar Lampung.
Dua diskusi itu tujuannya sangat mulia. Sama-sama merekatkan Indonesia sebagai negara kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Anak bangsa tidak ingin negeri ini bercerai, porak poranda hanya karena kepentingan golongan dan nafsu sesaat. Dalam diskusi News or Hoax, Presidium Jaringan Wartawan Anti-Hoax (Jawah) yang diketuai Agus Sudibyo berucap, keuntungan yang diraup perusahaan media sosial (medsos) dari maraknya hoax atau berita bohong mencapai Rp8,4 triliun.
Keuntungan perusahaan medsos; Facebook dan Twitter itu didapat dari iklan yang membonceng pemberitaan hoax. “Berita hoax disebarkan melalui medsos. Oleh perusahaan medsos, hoax dimanfaatkan untuk menjual iklan. Dari situlah keuntungan didapat,” kata Agus.
Hoax sangat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial bahkan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini.
Seperti Facebook, merupakan jaringan medsos terbesar di dunia dengan jumlah pengguna bulanan sekitar 1,7 miliar orang. Twitter dengan pengguna harian sekitar 140 juta orang. Keduanya memainkan peran yang besar dalam penyebaran informasi, baik informasi benar maupun hoax. Sangat wajar hoax tumbuh subur seperti jamur di musim hujan untuk mengeruk keuntungan.
Aktivis medsos, Septiaji Eko Nugroho, menuturkan rakyat di negeri ini memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan verifikasi atas berita yang beredar di medsos. Hal itulah yang menyebabkan hoax beredar luas dan masif, serta membawa dampak seperti yang diinginkan pembuat berita.
“Kebanyakan orang hanya baca judul tanpa melihat isinya. Padahal media-media yang menyebarkan informasi hoax itu memainkan judul dari isi berita yang itu-itu saja,” kata Ketua Masyarakat Indonesia Anti-Hoax, Septiaji, dalam suatu kesempatan.
Pers harus melawan penyebaran hoax dengan menyajikan konten berita yang benar dan berkedalaman.
Tanpa ragu hoax menyampaikan sikap ketidaknetralan, politik adu domba, menebar kebencian, permusuhan, dan fitnah. Tuhan mengingatkan manusia di bumi pada 15 abad lalu: ”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban.” (QS Al-Isra: 36).
Masyarakat pers sangat sadar, jika hoax dibiarkan, bangsa ini akan menunggu waktu kehancurannya. Hoax membuat pers tidak berkutik jika jurnalis tidak mumpuni. Membendung maraknya hoax ini haruslah menggunakan teknologi digital yang supercanggih juga. Jaringan Wartawan Anti-Hoax memiliki aplikasi yang siap dioperasikan. Tinggal pencet tombol, berita dapat diverifikasi kebenarannya. Kapan? Kita tunggu saja.
***
Mempersempit hoax, Kemenkominfo memblokir 11 situs di internet yang berisi konten suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) membahayakan persatuan dan kesatuan. Allah swt mengingatkannya. “Wahai orang yang beriman, apabila datang seorang fasik dengan membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena suatu kebodohan, sehingga kamu menyesali perbuatan yang telah dilakukan.” (QS Al-Hujurat: 6)
Ayat Alquran tersebut sebagai pijakan dasar jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Harus jujur dikatakan, saat ini pers dihadapkan ulah sekelompok intoleran, dan lebih konyol lagi sebagian jurnalis hanya percaya sumber dari medsos ketimbang fakta lapangan. Itu terungkap dalam diskusi buku Jurnalisme Keberagaman untuk Konsolidasi Demokrasi, Kamis (27/4).
Buku yang ditulis Usman Kansong, direktur pemberitaan Media Indonesia, itu mengupas jurnalisme keberagaman membela korban dan kelompok marginal, mengedepankan jurnalisme damai, dan berperspektif gender. Kehadiran jurnalisme ini sangat berkontribusi menyelesaikan persoalan konflik. Paling tidak mengurangi radikalisme di tengah kegalauan bangsa.
Pers tanpa basa-basi haruslah mengusung jurnalisme keberagaman yang sarat dengan keberpihakan pada kebenaran. Mengutip Bill Kovach, Usman berpendapat kebenaran itu datang, yang sudah melekat dalam diri jurnalis. “Banyak konflik baik suku, agama, maupun antarkelompok terjadi. Media memiliki peran besar memulihkan konflik dengan keberagaman,” ujarnya.
Buku itu juga ditanggapi Dekan FDIK UIN Raden Intan, Khomsahrial Romli, dan Rektor Universitas Malahayati, M Khadafi. Dalam sebuah catatan, pers mapan akan mengusung jurnalisme keberagaman. Koran Kompas, misalnya. Harian terkemuka ini sangat berhati-hati memuat berita penyerangan pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada Februari 2011. Sementara itu koran lain memuatnya sebagai berita utama di halaman satu.
Kalaupun memuatnya, pers menempatkan berita keberagaman itu harus proporsional. Pers juga menyembunyikan berita isu-isu keberagaman di halaman dalam. Seperti harian Republika. Koran bernuansa religius ini memuat berita meledaknya bom buku di halaman kantor Radio 68H di Utan Kayu, Jakarta, di halaman dalam. Padahal koran lain memuatnya sebagai berita utama, termasuk televisi berita menjadi breaking news.
Sebuah kepercayaan untuk menjaga negara kesatuan agar tetap utuh, pers harus menjadi perekat bangsa karena ia sebagai pilar keempat demokrasi. Jika pers sudah tidak bernyawa menyuarakan keberagaman dan perdamaian, sendi-sendi kebenaran yang dirajut dalam bingkai negara kesatuan itu terbungkam—terkubur dalam kepentingan kekinian. ***
