RABU, 27 Juni 2018, adalah hari yang paling bersejarah bagi Provinsi Lampung . Pada tanggal itu dipastikan hari libur, anak bangsa memilih kepala daerah serentak. Lampung memilih negarawan itu juga bersamaan dengan 16 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Komisi Pemilihan Umum sebagai wasit menetapkan hari H perlombaan dan bersiap-siap menyusun aturan main sehingga peserta tidak terkena sanksi.
Mengacu pada draf tahapan Pilkada Serentak 2018, KPU menjadwalkan penyerahan syarat dokumen calon perseorangan pada September 2017—Januari 2018. Adapun pendaftaran pasangan calon di Januari 2018—Februari 2018. Walaupun pesta masih setahun lagi, persiapan sangat terasa sekarang ini. Calon kepala daerah kasak-kusuk mencari perahu—partai politik untuk ditumpangi agar sampai ke pulau kemenangan.
Dalam setiap pemilihan kepemimpinan, baik di daerah maupun negara, rakyat berharap muncul orang yang adil seperti satria piningit. Sosok yang dipersiapkan menduduki jabatan sebagai pemimpin. Raja Mataram, Prabu Jayabaya (1135—1159). Raja adil dan bijaksana itu dalam ramalan tertulis dalam buku Jangka Jayabaya, mengisahkan tentang satria piningit. Sosok ini muncul ketika negeri ini dalam keadaan kacau balau.
Satria piningit merupakan pemimpin yang memiliki kualifikasi negarawan. Berhati mulia, menghormati budaya bangsa, adil, dan penuh kasih sayang kepada rakyat. Jayabaya termashur di jagat nusantara menunjukan sifat, watak, dan karakter seorang pemimpin adil. Adakah sosok itu untuk saat ini? Jawabnya pasti ada, asal rakyat tidak silau duit dan sembako.
Pemimpin yang adil, wujud dari seorang kesatria atau satria linuwih atau pinilih. Secara etimologis kata “pinilih” berasal dari kata “pilih” mendapat sisipan “in” menjadi pinilih. Itu berarti satria yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018 harus luber dan jurdil berdasar undang-undang.
Memilih pemimpin bukan memilih seorang kepala atau manajer. Melainkan pemimpin yang dimaksud adalah mampu memimpin diri sendiri, sebelum memimpin orang lain. Di dalam buku Serat Wulang Reh, satria piningit adalah sebuah surat berisi ajaran ilmu memimpin atau memerintah sebagai pemimpin sejati. Sejak bangsa mulai ada, budaya Jawa sudah mengajarkan bagaimana memilih pemimpin yang memiliki karakter negarawan.
Calon kepala daerah yang dipilih nanti harus mampu berpikir, bersikap, dan bertindak kenegarawan. Jadilah sosok satria piningit yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Belajarlah dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Bumi Betawi itu selama enam bulan gegap gempita, teror, panas, dan fitnah. Lengkap sudah. Hasilnya? Ibu Kota ternyata mampu menjaga agar negeri ini tidak terkoyak-koyak hanya karena emosi sesaat.
***
Sebenarnya tidak cukup berkarakter negarawan, pemimpin juga berhati religius yang digambarkan seorang resi begawan (pinandito). Sosok ini senantiasa bertindak atas dasar hukum dan bersandar kepada petunjuk Allah. Satria piningit selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Memiliki kecermatan dan jeli memandang persoalan. Tidak gila hormat. Sangat menentang menerima upeti, hadiah, atau pemberian orang lain.
Seorang pemimpin tidak cukup pandai mengolah negara atau daerah, tetapi juga piawai menyelesaikan persoalan rakyat, keluar dari krisis multidimensi, termasuk krisis moral. Rakyat sudah tak percaya dengan pemimpin karena krisis itu sudah menyebar di semua lini kehidupan. Sering dijumpai pemimpin maling dalam sistem. Mengeruk uang rakyat bukan perbuatan yang tercela. Korupsi sebuah hal yang biasa dan lumrah.
Bangsa ini sangat memerlukan pemimpin yang berintegritas, komunikatif—tidak marah jika dikritik rakyat. Akomodatif, aspiratif. Adakah sosok pemimpin seperti itu? Rakyat selalu merindukan pemimpin yang kapabel, kredibel, konsisten, tegas, dan dia pantas diteladani rakyat. Memilih gubernur, bupati, dan wali kota—bukan didasarkan rasis dan agama.
Sebentar lagi rakyat Lampung kembali memilih gubernur. Dipastikan akan terjadi perbedaan pandangan. Konflik kian tajam, tensi politik meninggi. Hawa fitnah, pembunuhan karakter akan terjadi ketika anak bangsa tidak mampu lagi membedakan mana benar dan salah. Mana yang baik dan mana pula yang salah. Semua dilihat dan diukur dengan duit dan sembako.
Tidak ada lagi politik yang santun. Mereka saling membunuh. Saling membuka aib, kejelekan. Rivalitas yang terjadi tanpa sekat lagi. Rakyat pun terbelah hanya karena fanatisme yang sempit dan berbayar. Energi daerah tersedot habis untuk menjaga keutuhan bangsa. Lampung yang penuh keberagaman—berlainan suku dan agama ingin membangun ekonomi agar daerah ini mampu bertahan di tengah himpitan krisis.
Ketika genderang pilkada ditabuh, banyak orang memperumit situasi. Kata mereka, pilkada sebuah pertempuran, isu yang dijual hanya menjatuhkan lawan. Dan tak banyak calon kepala daerah yang ditemui membangun komunikasi yang baik dan sehat. Mereka ini, tidak harus dipilih untuk memimpin rakyat. Tanah Lada ini sangat merindukan sosok pemimpin yang teduh, tidak korupsi, tidak sombong, dan tidak angkuh.
Janganlah memilih calon kepala daerah yang hanya menebar kebencian, berpikir pendek, membangun praktek korupsi yang menggurita dalam birokrasi dan keluarga. Saatnya kepiawaian partai politik dipertaruhkan mengusung calon kepala daerah yang clear and clean. Jangan dicekoki duit dan sembako. Salah memilih, rakyat menanggung deritanya. ***
