HARUS jujur diakui, muculnya kelompok radikal dan intoleran di bumi nusantara ini bukanlah kebetulan. Mereka terukur, bergerak terstruktur, dan masif. Parahnya, kelompok ini kian membesar dipicu oleh politik pembiaran yang lama dilakukan oleh rezim kepemimpinan. Mungkin, karena takut dibilang melanggar hak asasi manusia (HAM), akhirnya mereka sesuka hati menginjak sendi-sendi kehidupan bangsa beradab.
Ketika kecil diberikan makan, lalu dibesarkan dengan kasih sayang. Kelompok ini diibaratkan memelihara harimau. Kecil jinak, ketika sudah besar menerkam tuannya. Rabu (17/5), Presiden Joko Widodo bernada emosi mengatakan pemerintah akan bertindak tegas, terhadap organisasi mana pun yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Presiden tidak pandang bulu, baik terhadap kelompok kanan maupun kelompok kiri. “PKI, kalau nongol gebuk saja. Tap MPR jelas melarang PKI,” kata Presiden dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Jakarta. Kata gebuk mengingatkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang juga memakai istilah gebuk, tatkala wibawa pemerintah sudah dirongrong oleh kelompok radikal.
Dalam penerbangan di atas 30 RIBU kaki di atas permukaan laut—pulang dari lawatan Yugoslavia dan Uni Soviet, Pak Harto secara khusus menyampaikan istilah gebuk. Kata gebuk dipakainya saat menjawab pertanyaan wartawan tentang tuntutan suksesi nasional. Seperti halnya Jokowi, dan Soeharto sendiri yang bertekad bulat melaksanakan kemurnian Pancasila dan UUD 1945.
Ketegasan Pak Harto saat itu seperti dalam kutipan wawancara; “Secara konstitusional silakan melakukan apa saja, sampai mengganti saya; jalannya sudah ada yaitu melalui cara konstitusional … tetapi kalau dilakukan di luar itu, apakah ia seorang pemimpin politik atau sampai jenderal sekali pun, akan saya gebuk. Siapa saja akan saya gebuk karena saya harus menertibkan pelaksanaan konstitusi itu!” kata Soeharto, (Kompas, 29/9/1989).
Memang, suka tidak suka,senang tidak senang, Indonesia pasti mengalami ujian—bagaimana upaya luar negari memengaruhi agar bangsa ini mengubah ideologinya. Seperti kelompok radikalisme dan intoleran, awalnya ditandai adanya gagasan dan pemikiran. Terakhir, mereka mencoba mengubar dengan kebencian. Sangat terasa anak bangsa hidup di negeri sendiri seperti hidup di negara asing.
Pemikiran dan gagasan yang berkembang akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud kemerdekaan dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Namun, tidak terasa, gagasan dan pemikiran itu berubah menebar kebencian. Amat wajarlah, perintah gebuk Jokowi yang terang benderang itu agar menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu negara kesatuan ini.
Presiden tidak tedeng aling-aling lagi. Dia mengatakan demokrasi, kebebasan berkumpul, dan berpendapat dijamin konstitusi, tetapi kalau sudah keluar dari koridor konstitusi, perlu dihabisi. Pernyataan Jokowi itu menyikapi dinamika politik belakangan ini. Secara implisit, Jokowi sama halnya Soeharto menyinggung kelompok yang menjadi duri dalam kepemimpinannya.
***
Kata gebuk sangat wajar disampaikan Presiden Jokowi. Ketika bangsa ini melepaskan cengkraman dari rezim Orde Baru, dan memilih haluan jalan reformasi, harapan terciptanya kehidupan lebih baik lagi. Faktanya? Meski reformasi sudah 19 tahun dilalui, negara masih terseok-seok berjalan menuju cita-cita perubahan yang dikumandangkan pada 1998.
Masih ingat dibenak kita, ketika Pak Harto mundur dari jabatan presiden pada Mei 1998, mulailah Indonesia memasuki era kebebasan setelah 32 tahun hidup dalam kekangan otoriter. Reformasi menjanjikan. Ekonomi tumbuh secara berkeadilan, keran otonomi daerah dibuka seluas-luasnya. Kekuatan parlemen sangat dominan.
Apa hasilnya dari reformasi? Para reformis yang berjuang pada 1998 saat itu, kini menjadi pelaku di sejumlah lembaga pemerintahan. Mereka tidak segan melanggar sendiri cita-cita dari reformasi. Mengakangi peraturan untuk urusan isi kantong. Anak bangsa yang hidup saat ini sangat terasa terjadi kesenjangan yang melebar antara si kaya dan miskin. Penegakan hukum tebang pilih. Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.
Demokrasi lepas kendali bahkan mengancam eksistensi negara. Sudah tidak ada lagi etika beragama. Elite doyan korupsi, penguasa tak lagi kenal peraturan dan hukum. Yang penting, hawa nafsu menguras uang negara tercapai sementara rakyat terengah-engah mencari sesuap nasi.
Haruskah kondisi ini dibiarkan berlama-lama? Krisis multidimensional mendera bangsa ini. Seperti hidup di zaman jahiliah, penuh permusuhan, tata nilai dihancurkan, tidak ada lagi keteladanan. Orang sudah berpikir pragmatis. Semua diukur dengan materi.
Harusnya negeri ini menjadi bangsa yang beradab, bermusyawarah, dan berkeadilan.
Ketamakan dan hasrat berebut jabatan dan kehormatan merajalela. Negeri ini janganlah dikotori manusia-manusia jahil dan berwatak korupsi. Yang memperjualbelikan pasal-pasal hukum. Itu semua dibelokan karena kepentingan sesaat dan isi kocek. Bangsa ini harus bernyali melawan kelompok-kelompok yang mau menang sendiri.
Nyali itu ditunjukan Presiden Jokowi dan Soeharto ketika melawan kelompok radikal dan intoleran. Kalau dulu Partai Komunis Indonesia (PKI) ingin mendirikan negara komunis. Kini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bercita-cita mendirikan Khilafah Islam termasuk Front Pembela Islam (FPI). Indonesia bukan negara agama tetapi negara yang beragama.
Sejarah bangsa, Indonesia mengalami titik kritis. Seperti daerah ingin memisahkan diri dari NKRI. Lalu ada upaya mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis, hingga menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Saatnya bangkit! Nusantara jangan seperti Afghanistan, Irak, Libya, Mesir, Siriah. Warganya saling bunuh. Tadinya hidup riang gembira, aman, dan tentram. Kini berubah berdarah-darah hanya karena ideologi. ***
