JATUHNYA pesawat Hercules C-130 di kawasan Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6), menyisakan persoalan bagi negeri ini. Alat utama sistem persenjataan (alutsista) negeri ini hancur berkeping-keping bukan karena ditembak musuh, melainkan disebabkan hal lain.
Spekulasi muncul, mulai usia yang sudah uzur, memakai suku cadang palsu, persoalan dana, hingga bagaimana merawat pesawat dengan baik. Jatuhnya Hercules kemarin, duka yang sangat mendalam bagi negeri ini. Temanku sempat berpikir nakal, “Tidak digunakan saat bertempur saja pesawat bisa keok, apalagi manuver di hadapan musuh?” Inikah alutsista bangsa yang besar?
Duka itu terus berulang. Anak bangsa ini tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu. Pada 1991, pesawat Hercules jenis yang sama jatuh di Condet, Jakarta Timur. Burung dari besi itu menewaskan 133 prajurit Paskhas TNI AU dan dua warga sipil. Lalu pada 2009, Hercules kembali jatuh di Magetan, Jawa Timur. Peristiwa nahas itu menewaskan 101 orang.
Selain Hercules, alutsista yang mengalami hal serupa adalah pesawat F-16 yang terbakar pada April lalu di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta. Dan masih teringat di benak kita, tank amfibi tenggelam pada 2008 menewaskan enam prajurit marinir di perairan Situbondo, Jawa Timur.
Negeri ini harus kompak ketika membicarakan perbaikan alutsista. Anak bangsa yang diserahi amanah bekerja di eksekutif dan parlemen haruslah berpikir merah putih, bagaimana membawa pertahanan republik ke arah yang lebih baik lagi. Dengan memanfaatkan alasan rahasia negara, alutsista dibeli tidak transparan dan akuntabel. Ujung-ujungnya, uang rakyat yang dikuras.
Masih ingat, kapal perang dari Jerman yang dibeli pemerintahan Orde Baru—membuat guncang negeri ini. Akibat dikritik pembelian kapal perang itu, sejumlah media yang memberitakannya harus digulung tikarnya oleh menteri penerangan, saat itu. Saatnya tawaran luar negeri, anak bangsa tidak silau dengan hibah sekalipun. Jangan biarkan nyawa prajurit dan rakyat negeri ini melayang sia-sia karena politik alutsista.
***
Sebenarnya permainan pembelian suku cadang pesawat di kalangan TNI AU terungkap pada awal April lalu. TNI AU secara tegas menghentikan kerja sama empat perusahaan rekanan dalam pengadaan suku cadang. Mereka kedapatan menyediakan suku cadang dengan cara ilegal. Penghentian itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna.
Praktik ilegal penyediaan suku cadang pesawat itu bermula dari penangkapan beberapa orang oleh tim gabungan dari Polda Jawa Barat dan Intelijen Staf Pengamanan (Spam) TNI AU di Bandung dan Jakarta. Dari tangan mereka, didapatkan puluhan suku cadang ilegal untuk pesawat jenis Hercules C-130 dan Casa 212.
Pengakuan dari mereka, barang ilegal tersebut dipasok ke perusahaan rekanan yang menjadi mitra saat lelang pengadaan suku cadang untuk pesawat TNI AU. Apakah pesawat Hercules yang jatuh di Medan itu, akibat memakai suku cadang palsu? Kita tunggu hasil tim investigasi.
Pada 2013 lalu, Kadispen TNI AU Kolonel Penerbang SB Supriyadi pernah mengakui kecelakaan yang kerap terjadi pada pesawat TNI AU sangat mungkin terjadi akibat suku cadang yang rekondisi. Sebagai penerbang, Supriyadi pernah mengalami kejanggalan pada spare part pesawat milik TNI AU. Saat itu pesawat jet yang akan dikemudikannya sulit distarter.
Dia meminta mekanik mengganti dengan yang baru. Mekanik mengganti dengan dinamo starter baru, tetapi tetap tidak bisa hidup. “Saya heran, saya lihat kardusnya, segelnya masih oke, catnya juga masih oke,” tuturnya saat itu kepada Media Indonesia, grup Lampung Post.
Penerbang Supriyadi sangat penasaran lalu meminta supaya membongkar dinamo starter tersebut. Ternyata bagian dalamnya sudah terbakar. “Itu aneh. Untungnya cuma dinamo starter dan pesawat masih di bawah. Bagaimana kalau tengah mengudara?” sesalnya.
Sepertinya bisnis suku cadang palsu di kalangan TNI AU harus diungkap. Hasil penelusuran, adanya suku cadang pesawat palsu yang diperjualbelikan di pasar loak onderdil kawasan Bandung menjadi pintu pembuka untuk membongkar kasus korupsi di TNI AU.
Jika itu dibiarkan, akan membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masak mau patroli atau latihan perang, pesawat musuh sudah di depan mata, pesawat Indonesia tidak bisa distarter? Memalukan!
***
Saat alutsista bermasalah, yang ada hanya negeri ini kurang memberi perhatian dana. Tak cukup fulus untuk melakukan perawatan, tak cukup duit memodernisasikan sistem persenjataan. Ketika pesawat TNI merenggut nyawa prajuritnya, hanya satu pesan dari musibah itu adalah alutsista butuh perhatian serius.
Dari otak-atik anggaran terkuak, anggaran pertahanan pada APBNP 2015 sebesar Rp101,625 triliun, atau 1% dari produk domestik bruto (PDB). Bandingkan dengan tetangga, anggaran pertahanan Malaysia sebesar 1,6% dari PDB, Singapura 3,2%, Vietnam 2,1%, dan Thailand 1,5%. Indonesia? Lihat sendiri hanya 1%. Dana 1% itu untuk mengover luas wilayah laut dan daratan—yang tidak seluas dengan negera tetangga. Tapi kalau parlemen untuk untuk urusan politik, pemilihan kepala daerah, dana aspirasi, porsinya harus lebih besar.
Bangsaku harus mandiri karena negeri ini kaya raya. Kenapa oh kenapa bangsa ini selalu menghamba kepada tuan-tuan di luar negeri? Pesawat hibah luar negeri yang terus menggerogoti keuangan negara. Jika pesawat dibeli itu masih baru, dipastikan biaya perawatannya sangat murah. Jika itu pesawat bekas? Biaya perawatan mahal dan komponennya pasti dikanibal, ujung-ujungnya suku cadang dibeli di pasar loak.
Patut menjadi perhatian juga, pesawat yang dapat hibah juga, belum tentu bisa dipakai di alam negeri ini. Karena pesawat bekas itu memiliki keterbatasan dalam penyesuaian geografis dan kondisi cuaca di negara asalnya. Itu baru pesawat, belum lagi sistem radar negeri ini.
Saatnya negeri ini mengurangi ketergantungan luar negeri dengan alutsista bekas. Pada 2017, ketika perjanjian hibah berakhir, Indonesia lebih memilih untuk membeli alutsista terbaru dan termutakhir. Apalagi Presiden Jokowi meminta secepatnya dilakukan perombakan manajemen pertahanan dan memastikan tidak ada lagi musibah dalam penggunaan alutsista.
Wilayah yang luas seperti Lampung saja, terdapat dua lapangan udara milik TNI yakni di Menggala, Tulangbawang, dan Way Tuba di Kabupaten Way Kanan, perlu alutsista modern. Kita berharap Jokowi mewujudkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB atau Rp100 triliun per tahun untuk memodernisasikan alutsista nusantara yang sudah ketinggalan zaman itu. ***
Alutsista Heboh
