ADA siswa bina lingkungan (biling) itu berprestasi, tapi ada juga mereka susah diatur dan kemauan belajar rendah. Tragisnya lagi, program biling menjungkirbalikkan kualitas sekolah negeri. Sekolah swasta gulung tikar. Banyaklah mudarat ketimbang manfaat. Akhirnya, program yang digadang Pemkot Bandar Lampung itu dihapus. Persoalannya kenapa baru sekarang?
Pengakuan jujur disampaikan Kepala SMK 2 Mei Bandar Lampung Djumadi. Dia menilai kebijakan biling dengan kuota lebih 70% menyebabkan mutu pendidikan menurun dan sekolah swasta terancam tutup. “Sekolah banyak disesaki siswa biling sehingga kualitas sekolah kian menurun, “ kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Bandar Lampung itu.
Hal itu pula diungkapkan Kepala SMKN 5 Bandar Lampung Irman. Dia mengaku banyak guru stres menghadapi siswa biling. Mereka bandel dan susah diatur. Kemauan belajar rendah. Irman tidak menafikan, ada juga siswa biling yang berprestasi, tapi jumlahnya sangat sedikit. Program ini pun, kata dia, membuat proses belajar-mengajar tak berdaya. Dana biling yang sudah dipatok dalam APBD salurannya tersendat-sendat.
Janjinya, April mendatang, dana biling 2016 yang tak dibayar hampir setahun itu akan dilunasi Pemkot Bandar Lampung. Untuk SMK negeri saja mencapai Rp10,52 miliar, sedangkan SMA negeri Rp11,857 miliar. Belum lagi tunjangan kinerja PNS tata usaha juga tersendat pembayarannya. Lagi-lagi kepala SMA/SMK minta dibayar. Ketika pengelolaan sekolah itu masih di bawah Pemkot, kepala sekolah hanya bisa diam. Takut dicopot ya?
Dana biling identik bantuan operasional sekolah. Bak seperti beling—pecahan kaca. Biling itu bening, tapi jika tergores mengeluarkan darah kalau tidak hati-hati memegangnya. Perlu kecerdasan agar tidak terjerat hukum. Banyak orang masuk bui dibuatnya. Pada 2010 program biling mendapat apresiasi ketika menerima 30% siswa dari jumlah peserta didik.
Rakyat miskin terbantu. Biling sangat ampuh mengatasi anak tidak sekolah. Ketika biling dijadikan program pencitraan, krannya dibuka lebar-lebar. Mengatasnamakan anak miskin bertambah banyak. Sekolah dipaksakan menerima sampai 50%—70% siswa biling pada 2015. Bahkan ada beberapa sekolah menerima 100% siswa. Sungguh hebat!
Sementara Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2012 tentang Program Biling yang dibuat Pemkot dan parlemen hanya dibatasi menerima 30% siswa. Selebihnya melalui jalur reguler dan seleksi. Membengkaknya jumlah siswa biling itu disalahgunakan. Memakai memo pejabat melalui jalur satu pintu. Program biling sudah lari dari napasnya menolong rakyat miskin. Masak iya, di kota ini jumlah orang miskin bertambah banyak setiap tahun?
***
Kepala sekolah tak berkutik dibuatnya. Praktisi dan pengamat pendidikan minta Pemkot mengevaluasi program biling karena fakta di lapangan tak terkendali lagi. Pada pertengahan 2016, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta (MKKS-SMP) Munziri pernah mengatakan, “Akibat biling yang digulirkan Pemkot banyak sekolah tutup. Apalagi dua tahun terakhir, Pemkot tidak memberikan batasan jumlah penerima siswa biling.”
Begitu juga Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta Bandar Lampung Pitoewas menyatakan, “Penerimaan biling tanpa batasan menjadi faktor sepinya peminat sekolah swasta. Selain itu, rasionalisasi antara lulusan SMP dan jumlah SMA/SMK juga tidak sesuai.” Banyak kepala sekolah swasta hanya menjadi penonton. Pemilik sekolah mengurut dada karena mereka sudah tidak mampu membayar honor guru dan membiayai operasional sekolah.
Setiap ada persoalan penerimaan siswa biling, pejabat Dinas Pendidikan Pemkot selalu memberikan alasan pembenaran. “Program biling sangat mulia karena membantu orang miskin dan memberikan ruang kepada anak agar tidak putus sekolah,” kata pejabat yang sekarang tak lagi menjabat kepala dinas. Faktanya? Banyak sekolah sudah sudah megap-megap dibuat monster bernama biling.
SMP Dirgantara menyatakan tutup karena sudah tak ada lagi peminat. Belum lagi SMA Arjuna, SMA Budaya, dan SMA Persada di Kemiling hanya menerima siswa dalam hitungan jari. Jika dirunut ke belakang, ketika negeri ini belum merdeka, pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa itu dirintis sekolah swasta.
Sekolah Taman Siswa, sekolah Muhammadiyah, pondok pesantren adalah sekolah berbasis rakyat dan dibiayai oleh masyarakat. Janganlah sekolah swasta dibombardir dengan monster bertubi-tubi. Kemendikbud akhirnya mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi. MKKS Lampung mengembalikan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) seperti semula, bukan biling lagi untuk tahun ajaran 2017—2018.
Tak ada yang dipermalukan, tak ada yang merasa sakit hati, tak ada yang merasa dipinggirkan. Ketua MKKS Provinsi Lampung Sobirin menjelaskan PPDB dilaksanakan dengan dua jenis pendaftaran. Jalur reguler dan jalur kurang mampu. Pendaftaran peserta pun dilakukan secara online. Persentase jalur reguler sebanyak 70% dan kurang mampu 30%. Jalur reguler dibagi lagi menjadi 70% untuk daerah asal dan 30% bagi pendaftar dari daerah lain.
Dengan sistem itu, dipastikan anak bisa berkompetisi ketika mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Bahkan, provinsi menjamin tidak ada anak putus sekolah atau tidak bisa sekolah ketika melanjutkan SMA/SMK. Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan Rp75 miliar untuk program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Bosda tentu bukan program pencitraan. Program mengarah sekolah gratis itu harus dikawal agar dananya tidak dikorupsi. Sebuah langkah untuk mencerdaskan anak bangsa. Ketika negeri ini maju dan pesat, Lampung tidak menjadi penonton. Masa depan itu berada pada kualitas pendidikan. Makin baik sekolahnya, makin banyak siswa pintarnya, maka makin bermartabat pula bangsa ini di mata dunia. BJ Habibie, contohnya! ***
