SAYA terkaget-kaget mendengar celoteh seorang politikus di Lampung dari partai yang menghendaki pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kala itu) yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. “Enaknya kepala daerah dipilih DPRD ya,” ucap politikus gaek itu, ketika ditanya pro-kontra sikap anggota parlemen di Senayan tentang RUU Pilkada Langsung.
Dalam hitungan materi, politikus ini pasti mengalkulasi uang yang bakal diraupnya saat pemilihan kepala daerah. “Kan lumayan, bisa mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkan saat kampanye pemilu legislatif,” ujarnya tanpa basa-basi. Padahal, partainya sangat getol di Senayan memperjuangkan pemilukada langsung.
Temanku yang ikut berdiskusi hanya tersenyum mendengar hasrat wakil rakyat itu untuk mengeruk keuntungan dari pilkada DPRD. “Apa tidak salah, partai menjadikanmu wakil rakyat, tapi kamu kok berseberangan dengan sikap partai. Seharusnya kamu menjadi anggota Dewan dari partai yang menolak pemilukada langsung,” ujar temanku.
Sebagai catatan kecil, menjelang pencalonan anggota legislatif, anggota Dewan seperti itu tak perlu dicalonkan lagi. Kalaupun ingin dicalonkan perlu dibekali nilai-nilai perjuangan partai untuk kepentingan rakyat. Partai perlu membumikan revolusi mental di kalangan politikus. Partai harus mentransformasikan etika dan moralitas politik. Ada fatsun, sopan santun yang harus dibangun politikus saat berhadapan dengan dua kepentingan. Pertama, kepentingan rakyat. Kedua kepentingan kantong politikus.
Politik itu memang dinamis, tetapi patut menjunjung tinggi etika dan moral. Tujuannya, kepentingan bangsa dan negara. Tapi belakangan, tidak hanya politikus yang mbalelo, partai pun kini tak lagi menyuarakan kepentingan rakyat, tapi lebih lantang menyuarakan kepentingan internal.
***
Adalah keputusan Munas Partai Golkar di Bali, pekan ini. Partai yang dibangun semangat kekaryaan sejak 1964 itu menolak Perppu Pilkada. Keputusan politik partai berlambang pohon beringin itu memperlihatkan karakter asli untuk tetap berkuasa. Kendati parpol bebas menyatakan sikap politik menolak perppu, Golkar juga patut memperhatikan suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Di tengah pemilih cerdas, partai berlabel Golongan Karya itu seharusnya bersikap sangat hati-hati. Janganlah mempertontonkan sikap yang berbeda dengan kehendak rakyat. Golkar akan berpotensi besar kehilangan pemilih di Pemilu 2019. Patut disayangkan, Golkar tidak mengikuti denyut nadi rakyat. Sangat wajar ketika reformasi bergulir, kader Golkar yang militan sangat kecewa dengan keputusan petinggi partai. Mereka pun ramai-ramai melahirkan partai baru. Sebut saja PKPB, PKPI, Partai Hanura, Gerindra, dan Partai NasDem.
Sepertinya berahi kekuasaan kian dahsyat bergulir di negeri ini. Nafsu berkuasa itu pun melumpuhkan solidaritas berteman. Memang di alam politik, tidak ada kawan yang abadi, yang akan langgeng hanyalah kepentingan. Partai Demokrat yang tadinya ikut satu gerbong Koalisi Merah Putih (KMP) harus gigit jari karena hasil Munas Golkar di Pulau Dewata itu menolak Perppu Pilkada. Padahal, SBY di akhir masa jabatan sebagai presiden yang menerbitkan perppu tersebut.
Sang mantan sebagai nakhoda Partai Demokrat merasa kecewa terhadap sikap politik Golkar. Komitmen yang dibangun dalam KMP, dikhianati demi syahwat ingin tetap berkuasa. Tidak salah jika utusan Demokrat dan pengurus partai besannya (PAN) tidak menghadiri penutupan Munas Golkar di Bali dengan berbagai alasan dari pimpinan parpol.
Melihat perjalanan parpol yang menggelar perhelatan Munas atau muktamar seperti Golkar dan PPP. Dua partai itu terbelah dengan berbagai kepentingan. Tadi malam, Golkar versi Agung Laksono menggelar munas di Jakarta. Saatnya anak bangsa dan elite di negeri ini belajar lebih dewasa dan bijaksana dalam memaknai setiap peristiwa politik.
***
Elite politik bangsa yang besar ini, harusnya belajar dari referendum Skotlandia pada 18 September 2014 lalu. Menang dan kalahnya politikus Skotlandia dalam memperjuangkan negeri itu agar merdeka atau masih dalam genggaman Inggris Raya. Perilaku elite Skotlandia menunjukkan sikap terhormat. Siap menang dan siap kalah.
Di negeri ini, kita mendengar: siap menang tidak siap kalah. Kita melihat berjibun saksi dan barang bukti dalam kasus sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini menandakan elite tidak siap kalah.
Seperti di atas tadi, janganlah elite parpol menjadi oportunis, senang mempermainkan rakyat, mengumbar janji untuk kepentingan sesaat—memenuhi berahi kekuasaan dan syahwat ingin berkuasa apalagi dengan kekerasan—demonstrasi, mencaci maki, menebar fitnah sesama kawan dan lawan.
Menjelang pilpres lalu, kedua calon presiden, baik Prabowo maupun Jokowi, menerima banyak hujatan dan fitnah. Belakangan, mereka bergandengan tangan. Saat Jokowi ingin dilantik menjadi presiden, keduanya saling menaruh harapan dan perhatian untuk bangsa dan negara. Indahnya kedamaian yang ditunjukkan kedua anak bangsa.
Anak bangsa tidak menginginkan masa depan suram (madesu). Negeri ini merindukan kedamaian, rakyat ingin hidup tenteram, kebutuhan hidup terjangkau, dan terjamin. Jangan disalahkan, jika teman saya yang berada di ibu kota negara—dengan sinis berkata: “Yang berantem itu rakyat di dalam Senayan, di luar Senayan aman dan damai.” ***
