SAAT vaksin palsu mewabah di Tanah Air, tiba-tiba aku pun teringat lagu Aku Anak Sehat. Lagu riang anak-anak bangsa itu menginspirasi hidup sehat, kuat, dan pintar. Lirik lagunya; Aku anak sehat, Tubuhku kuat, Karena ibuku rajin dan cermat, Semasa aku bayi, Selalu diberi asi, Makanan bergizi dan imunisasi, Berat badanku ditimbang selalu, Posyandu menunggu setiap waktu…
Hebat negeri ini. Orang tua disuruh ke posyandu dan rumah sakit masif dan gratis agar anak diberikan imunisasi secara teratur sehingga tumbuh cerdas. Sang ibu pun dengan ikhlas pula bayinya ditusuk oleh jarum berisi rupa-rupa vaksin. Suara lengkingan keluar dari mulut bayi—memecah keheningan ruangan, dengan harapan sakitnya jarum imunisasi itu memberikan kekebalan agar anaknya tidak terjangkit penyakit, seperti hepatitis B, campak, dan polio.
Tapi vaksin yang beredar di rumah sakit di Indonesia, terutama rumah sakit ibu dan anak, ternyata vaksin palsu. Pemalsuan vaksin perbuatan biadab, mematikan harapan hidup anak bangsa. Dan sangat pantas, pelaku pemalsuan, pengedar, penjual dihukum berat. Izin rumah sakitnya dicabut dan harus ditutup untuk selama-lamanya. Mencari uang, mengorbankan nasib jutaan bayi. Tak ada tempat hidup bagi pelaku.
Biarkan mereka merenggang nyawa di balik jeruji besi ketimbang bayi-bayi berjatuhan karena wabah penyakit. Itu yang pantas dan layak—keluar dari mulut penegak hukum di negeri ini. Kementerian Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus terus menelusuri siapa di balik pelaku, pengedar juga penjual vaksin hingga apotek dan rumah sakit.
Kementerian Kesehatan, Bareskrim Polri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) tidak hanya berhenti melakukan uji laboratorium di Pulau Jawa dan sembilan provinsi di Sumatera, termasuk Lampung. Uji juga harus dilakukan sampai ke pelosok desa. Gunakan tangan-tangan babinkamtibmas, tenaga kesehatan meneliti tempat fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di masyarakat.
Bangsa ini sudah sudah darurat. Semua bisa dipalsukan dan makin akrab di negeri ini dengan kepalsuan. Itulah cara mudah mencari uang jalan pintas dan mudah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Agung Setya mengungkapkan seperti di Ciracas, Jakarta Timur, sebanyak 197 bayi diberi vaksin palsu oleh seorang bidan. Itu baru satu bidan. Bagaimana dengan ratusan bidan yang sengaja memakai vaksin palsu?
Dampak kerugian sangat luas dan itu adalah kebohongan perlindungan untuk anak bangsa. BPOM memprediksi cakupan peredaran vaksin palsu berkisar 1 persen. Penegakan hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apalagi karena uang. Aparat janganlah tebang pilih. Kasus ini haruslah diungkap dengan transparan, dan dimumkan di depan khalayak ramai.
***
Kita pun tidak ingin bangsa ini dibangun dengan fondasi serbapalsu. Patut direnungkan. Dengan angka kelahiran bayi di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 4,9 juta, serta data dari Kemenkes atas cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada balita mencapai angka 86,8% pada April 2015. Maka ada sekitar 42 ribu bayi divaksin palsu per tahun sejak 2003. Kok bisa ya? Pemalsuan vaksin sudah sejak 13 tahun lalu dilakoni, tapi baru kali ini terungkap.
Gubernur Ridho Ficardo, Kapolda Ike Edwin, BPOM harus secara bersama-sama mengungkap kasus peradaran vaksin di Sang Bumi Ruwa Jurai. Hasil temuan BPOM, baru satu tempat pelayanan kesehatan yang ditemukan vaksin palsu di Tanah Lada. Dilihat dari lamanya pemalsuan, akal sehat—untuk mengeruk keuntungan, tak mungkin vaksin itu hanya beredar di Kota Bandar Lampung. Jangan-jangan sudah merambah ke pelosok desa.
Hasil temuan Kementerian Kesehatan menyebutkan penyebaran vaksin palsu akibat dari praktik penjualan dari sumber ilegal. Vaksin palsu pun dijual dengan harga murah sehingga rumah sakit atau klinik kesehatan tergiur membelinya. Menjadi catatan penting, guna menjamin keamanan, khasiat dan mutu vaksin, perusahaan obat harus melakukan pengujian. Barulah produk vaksin tadi mendapatkan persetujuan BPOM—sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk diperdagangkan.
Lembaga berwenang pun berkewajiban melakukan pengawasan dan mengevaluasi agar setiap fasilitas kesehatan dan pusat imunisasi pemerintah termasuk swasta memiliki prosedur, fasilitas pengelolaan, pengendalian limbah vaksin. Karena dengan vaksin palsu, tingkat kesadaran rakyat pentingnya imunisasi akan meredup. Rakyat hilang kepercayaan.
Maka itu perlu didorong, polisi membongkar kasus pemalsuan dan peredaran vaksin palsu hingga ke desa. Lihatlah posyandu, klinik kesehatan ibu dan anak, setiap hari ramai dikunjungi. Harapannya agar anak tumbuh sehat dan kuat karena diimunisasi. Jangan karena kurangnya vaksin dan banyaknya bayi ingin diimunisasi, ternyata masih ada sekelompok manusia menangguk keuntungan tidak beradab.
Sudah menjadi komitmen global, termasuk Indonesia, bahwa selambat-lambatnya pada 2030 negara-negara dunia mampu menyediakan vaksin dan obat-obatan aman bagi penduduk bumi. Kasus penyebaran vaksin palsu ini merupakan bagian dari kelalaian pengelola negara dalam melindungi rakyat. Kelalaian yang fatal ini membuat buruk muka dunia kesehatan, juga masa depan anak-anak bangsa. ***
=========
