LAMPUNG aman ya? Itulah pertanyaan temanku dari ibu kota negeri ini kepada aku di penghujung tahun 2011. Pertanyaan itu disampaikannya pascatayangan video Mesuji berdarah yang disebarkan di media massa pada 2011. Temanku ingin sekali ke Lampung untuk menikmati keindahan alam Bumi Ruwa Jurai.
Aku jawab, “Lampung aman kok, makanan siap saji saja buka 24 jam.” Karena pemberitaan luar biasa hebohnya, niat itu diurungkannya walaupun kujamin Lampung tidak seburuk yang diberitakan di media massa. Dalam tulisanku di Lampung Post, Januari 2012, secara jujur kekerasan agraria di Mesuji yang disiarkan media sangat berpengaruh bagi iklim investasi dan kunjungan wisatawan ke Lampung.
Anak bangsa di Lampung sungguh heterogen, beragam suku, agama, dan budaya.
Lampung tidak menjadikan perbedaan itu menjadi konflik di masyarakat. Karena konflik Mesuji saat itu, citra provinsi menjadi buruk di mata masyarakat di luar Lampung. Mereka beranggapan Lampung sangat mengerikan karena warganya berperilaku kejam dan sadistis.
Konflik agraria berlangsung cukup lama di Lampung ini. Pascareformasi, rakyat berbondong-bondong mematok tanah di lahan register. Seperti konflik tanah di PT Sumber Wangi Alam (SWA) yang terjadi 21 April 2011, warga saling bunuh memperebutkan lahan garapan. Akibatnya, tujuh orang meninggal dunia.
Begitu juga konflik di PT Silva Inhutani dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI) yang meledak pada 10 November 2011. Diduga akibat penembakan yang dilakukan aparat, Lampung kian terpuruk. Mengapa? Karena konflik itu menewaskan satu orang dan enam orang menderita luka-luka serta puluhan dirawat di rumah sakit.
Mayjen Purn. Saurip Kadi dengan konco-konco membeberkan konflik Mesuji dalam tayang video hasil garapannya mengungkapkan sedikitnya 30 orang meninggal di delapan wilayah di enam perusahaan. Angka 30 yang cukup fantastis dalam kasus kekerasan tanah itu terjadi selama rentang waktu 1999—2011 dari berbagai perusahaan perkebunan di Lampung dan Sumatera Selatan.
Angka 30 itu dibantah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim yang diketuai Denny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan HAM) mengungkapkan hanya sembilan orang meninggal dunia di Mesuji, Sumatera Selatan, dan Mesuji, Lampung.
***
Anak bangsa perlu diingatkan ketika ingin memublikasikan suatu peristiwa. Dalam Alquran, Surah Al Hujurat Ayat 6: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik dengan membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena suatu kebodohan, sehingga kalian menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan.”
Pelajaran berharga bagi bangsa ini agar lebih berhati-hati dalam menginformasikan sebuah peristiwa seperti konflik Mesuji. Kekerasan di kabupaten terbaru di Lampung itu, perlu pembuktian yang akurat dan penyelesaian masalah yang tuntas.
Persoalan Lampung harus diselesaikan oleh orang di Lampung sendiri. Siapa memanfaatkan siapa untuk kepentingan siapa. Rakyat dibodohi, aparat bak seperti pemadam kebakaran. Konflik agraria harus diselesaikan dengan keringat di lapangan, bukan di tempat ber-AC dan di hotel berbintang.
Seperti kekerasan yang terjadi di Dipasena, tambak udang di Tulangbawang, terbesar di Asia Tenggara itu, luluh lantak hingga sekarang. Pemulihannya tidak cukup 10 tahun.
Petambak merugi, investor tidak mau lagi berinvestasi. Apakah kekerasan seperti itu terus berulang lagi di sejumlah perkebunan di Lampung. Sebuah pertanyaan besar untuk dijawab segera agar bumi Mesuji bisa bangkit dengan peradaban barunya.
Adalah Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin. Putra Lampung ini tertantang untuk menyelesaikan konflik tanah yang sewaktu-waktu bisa membara lagi. “Beberapa kerusuhan terjadi di Lampung dalam 10 tahun terakhir, saya disindir teman, Lampung tak henti-hentinya berkonflik. Sekarang ini, saatnya untuk menuntaskannya,” kata Ike dalam dialog dengan tokoh masyarakat di kediamannya, Lamban Kuning, Kamis (31/3) malam.
Ike yang juga Perdana Menteri Kerajaan Adat Skala Brak Lampung ini menggelar dialog terbuka di lapangan untuk mencari solusi penyelesaian konflik di tanah Register 45 Mesuji, Rabu (30/3) lalu.
“Dengan melibatkan seluruh pihak, mereka duduk bersama di lapangan mencari solusi dari akar permasalahan konflik agraria yang berkepanjangan itu,” kata Ike Edwin usai melakukan anjau silau ke perambah di Kelompok 5 Pancajaya, Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Rabu lalu.
Tindak lanjut dari anjau silau itu, Ike akan membuka kantor di luar Mapolda dalam 10 hari ke depan di Mesuji. Temanya, menuntaskan konflik tanah yang pernah berdarah-darah dalam lima tahun terakhir. Ini sebuah ujian untuk meraih masa depan Mesuji baru. Upaya penyelesaian kasus berkantor di bawah tenda di lapangan itu diapresiasi oleh Museum Rekor Dunia-Indonesia (Muri).
Karena kinerjanya, Excellent Police Service, polisi Lampung menerima penghargaan Muri yang secara berkesinambungan setiap Kamis membuka kantor di luar. Program jitu itu dapat menyelesaikan persoalan masyarakat hingga tuntas, termasuk kasus tanah di Register 45.
“Penghargaan Muri menjadi energi baru agar polisi Lampung meningkatkan kinerja lebih optimal dalam melayani rakyat dan memperbaiki citra lembaga,” kata Ike usai menerima piagam Muri. Penghargaan bergengsi itu diserahkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso di Jakarta, Sabtu (2/4). Acara tersebut juga disaksikan Ketua Umum Muri Jaya Suprana. Saatnya Lampung berbenah menuju peradaban baru Lampung hebat. ***
