SELEMBAR kertas itu ditunggu-tunggu bakal calon kepala daerah. Kertas bernama surat keputusan rekomendasi berasal dari partai politik (parpol) sebagai salah satu syarat pencalonan untuk melaju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, surat rekomendasi itu sepertinya tidak berlaku bagi Khofifah Indar Parawansa, bakal calon gubernur Jawa Timur.
Khofifah lebih memilih hasil rembukan para kiai ketimbang surat ketua umum parpol. Menurut dia, setelah mendapat rekomendasi dari kiai. Lalu Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu mengomunikasikan ke parpol pendukung. Bagaimana sikap putra terbaik lainnya yang ingin mencalonkan menjadi kepala daerah? Surat tugas, rekomendasi, surat keputusan—apa pun bentuk isinya—adalah dewa penyelamat bagi si calon.
Jika sudah mengantongi surat yang harganya selangit dan berlipat-lipat itu, bisa melenggang. Bahkan membuat calon kepala daerah menjadi pongah. “Saya sudah mengantongi surat tugas. Dan, saya mendaftar menjadi calon kepala daerah bukan wakil kepala daerah. Partai saya tidak perlu berkoalisi lagi dengan partai lainnya karena kursi sudah cukup menjadi pengusung,” kata seorang calon dengan nada tinggi.
Surat wasiat parpol itu menjadikan calon kepala daerah lupa diri! Belum jadi kepala daerah sudah pongah, apalagi sudah duduk di kursi kepala daerah. Berbeda dengan Khofifah. Kiai menjadi inspirasinya untuk melaju—ke pemilihan—ketimbang surat partai. Bahkan, ada ketua partai gusar karena mahalnya sebuah kursi kepala daerah. Kursi ketua partai pun bisa dibeli hanya gara-gara tidak sejalan dengan bakal calon kepala daerah.
Tahun depan, ratusan calon kepala daerah berebut kursi kekuasaan, gubernur, dan bupati/wali kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 27 Juni 2018 sebagai hari pencoblosan pilkada serentak. Sebanyak 171 daerah yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten bersiap-siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah—mencari pemimpin.
Di Lampung saja ada tiga pilkada, yakni pemilihan gubernur dan dua lagi Pemilihan Bupati Tangamus dan Lampung Utara. Benar-benar pesta. Persaingan memperebutkan rekomendasi parpol pun sangat ketat. Ini membuka peluang parpol memasang uang mahar sangat tinggi.
Mau tahu berapa nilainya? Bisa ditanya pelakunya langsung. Bahkan seorang bakal calon kepala daerah mengaku membayar uang administrasi di parpol yang memberikan dukungan rekomendasi antara Rp50 juta hingga Rp100 juta. Itu baru mendaftar saja. Belum lagi biaya survei yang dibebankan seluruhnya kepada calon kepala daerah. Bisa-bisa miliaran, apalagi partainya tidak mengusung calon. Maharnya lebih besar lagi.
Parpol bukanlah contoh yang baik dalam membangun demokrasi. Apalagi saat ini partai dinilai kurang peka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Belum lagi membudayanya oligarki di lingkaran elite, serta melemahnya proses rekrutmen anggota termasuk merekomendasikan calon kepala daerah. Sehingga proses pencalonan itu hanya dilihat dari banyaknya duit dan elektabilitas seorang calon kepala daerah.
***
Terkadang parpol tidak lagi melihat moralitas calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bakal direkomendasikan. Partailah yang pertama kali mulai menyaring calon pemimpin rakyat. Ingat gubernur, bupati, dan wali kota adalah wakil Tuhan di bumi (khalifah fil ardhi). Oleh sebab itu, ketika diberikan surat dukungan, partai harus mempertimbangkan kembali integritas calon kepala daerah.
Selain memiliki integritas, calon kepala daerah juga mempunyai jiwa amanah, tidak korupsi, tidak ikut menyemarakkan politik uang, apalagi jual beli suara. Mau mendengar kritik dan tidak tipis telinga. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan proses pencalonan kepala daerah tidak berdasarkan politik praktis. Dia merasa kapok mendukung calon karena tidak mumpuni untuk memimpin daerah.
“Oleh sebab itu, dalam rangka proses mencari calon, saya nyatakan kepada jajaran partai untuk tidak sembarangan. Tidak hanya dari kalangan internal partai, tetapi eksternal juga bisa dicalonkan jika dia mumpuni untuk memimpin wilayah. Mengayomi rakyatnya, tidak mencari kekuasaan untuk diri sendiri,” ujar putri Proklamator Soekarno ketika mengumumkan nama pasangan cagub-cawagub 2018 di Jakarta, Minggu (15/10).
Dari beberapa kali pilkada, PDI Perjuangan bekerja sama dengan Himpunan Psikolog Indonesia melakukan tes terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengetahui karakter dan kemampuannya. Partainya tidak sembarangan memberikan surat rekomendasi calon. Surat pencalonan dari PDI Perjuangan adalah surat keputusan yang hanya ditandatangani ketua umum. “Surat itu bersifat rahasia dan hanya saya yang tahu,” kata Mega.
Masih adanya kepala daerah yang disokong PDI Perjuangan yang terlibat korupsi, Megawati pun mengingatkan. Cagub dan cawagub tidak menyentuh barang haram yang bisa membangunkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung yang siap membidik koruptor di negeri ini. Partai sudah susah payah memilih calon kepala daerah, malah ikut-ikutan tersangkut korupsi. Ini yang membuat ketua umum parpol tidak bisa tidur!
Hasil survei Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2017 tidak terbantahkan. Survei mengungkapkan parpol dan legislatif merupakan dua lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling rendah terkait agenda pemberantasan korupsi. Rendahnya kepercayaan itu lantaran banyak pelaku korupsi berasal dari kedua lembaga tersebut.
Tidaklah berlebihan jika parpol sebagai hulu melakukan seleksi dan upaya pemberantasan korupsi. Semua yang terjerat korupsi dari aktor politik berasal kader partai. Di pilkada serentak 2018, terjadi perputaran uang puluhan triliunan di 171 daerah yang mau berhelat pesta demokrasi. Masak iya, negeri ini sudah menghabiskan duit sebanyak itu, hanya memilih kepala daerah yang masih doyan korupsi, congkak, dan tidak prorakyat. ***
