KH Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur adalah guru bangsa. Dia sering nyeleneh sehingga membuat telinga merah penguasa di negeri ini. Joke-joke-nya, seperti gitu aja kok repot, membuat anak bangsa mampu berpikir waras. Banyak pelajaran berharga ditinggalkannya. Dari kebebasan pers, merawat paham kebangsaan, hingga menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) 100 persen agar mereka tidak terjerat korupsi.
Itulah kehebatan Gus Dur. Ketika dicalonkan menjadi presiden, bangsa ini tidak mempersoalkan kekurangan fisiknya, padahal banyak orang pintar dan kritis di parlemen bisa mempersoalkannya. Kehadiran Gus Dur, saat itu seperti oasis di padang pasir. Memberikan kesejukan dalam kehidupan bernegara. Saat itu Indonesia baru keluar dari krisis kepemimpinan.
Sebagai masyarakat pers, contohnya, sebulan menjabat presiden, Gus Dur melikuidasi Departemen Penerangan (Deppen). Rezim Orde Baru, Deppen adalah lembaga “pencabut nyawa” alias memberedel pers ketika media mengkritik pemerintah. Departemen yang digawangi Harmoko sebagai menterinya, dibuat menjadi lembaga supermengatur, mengawasi, dan mengendalikan informasi.
Penghapusan Deppen oleh Gus Dur merupakan tonggak sejarah dimulainya kebebasan pers dan independensi media sebagai pilar keempat demokrasi. Sangat wajar dan teramat wajar, manakala insan media selalu mendoakan Gus Dur yang pada 30 Desember mendatang tepat berpulang tujuh tahun.
Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari, tak ragu-ragu membuka kran kebebasan pers dengan menutup Deppen. Pers bagi Gus Dur adalah penyeimbang kekuasaan dan berdemokrasi. Sejak kran itu dibuka, pers kian berkembang dan anak bangsa memahami pentingnya kebebasan pers sebagai pengontrol kekuasaan.
Itulah bedanya Gus Dur dengan pemimpin sekarang ini. Pejabat sekarang, ketika dikritik media, ia tidak terima, bahkan mencaci-maki, mengeluarkan kata-kata sumpah serapah untuk insan pers. Anak bangsa sungguh takjub dengan Gus Dur. Dengan kebebasan itu, pejabat yang hidupnya sehari-hari dibiayai duit dari rakyat, tak perlu arogan dan seenaknya memanfaatkan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Selain menutup Deppen, pemerintah Gus Dur juga mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 yang dikenal membatasi perayaan Imlek bagi keturunan Tionghoa di negeri ini. Gus Dur menjadikan Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi warga yang merayakannya. Dia dikenal membela kaum minoritas di negeri ini. Gus Dur menunjukkan kepada bangsa dan juga luar negeri, bahwa pluralisme tidak hanya sekadar pemikirannya.
Melindungi warga Tionghoa dan Konghucu sebagai agama di negeri ini adalah langkah besar dan strategis dalam membangun masyarakat modern. Dengan begitu, Indonesia menghargai kebhinnekaan dan keberagaman. Bahkan Gus Dur pernah menulis artikel Tuhan Tidak Perlu Dibela (1981)—menginspirasi proses perubahan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
***
Dengan membaca jejak-jejak pemikiran Gus Dur itu, sesuatu yang amat penting bagi bangsa yang sering diruyak kekerasan karena pemahaman agama yang masih sangat parsial. Keberagaman itu ditunjukan Pesantren Tebuireng, milik keluarga Gus Dur. Sekitar 4 kilometer arah timur dari pesantren terdapat sebuah desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen. Desa bernama Bongsorejo didiami 165 kepala keluarga dengan penduduk sebanyak 563 jiwa.
Saat perayaan Natal, umat Kristen di desa itu melakukan tradisi disebut bawalan. Mereka saling mengunjungi tetangga dan kerabat seraya meminta maaf ke warga muslim. Ini sebuah wujud kerukunan antarumat beragama yang dilakukan secara turun-temurun. Tidak ada seorang santri Tebuireng mengusik kehidupan beragama di Bongsorejo. Indahnya pluralisme yang diajarkan Gus Dur kepada santrinya.
Dalam pidato kenegaraan tanpa teks yang disampaikan Gus Dus mengawali menjadi presiden, ia bicara soal kemajemukan. Pidato itu mengingatkan bangsa ini pada suasana tahun 1945. Indonesia dengan latar belakang keberagaman haruslah saling pengertian, tidak boleh menang sendiri. Dia mengajarkan pentingnya kompromi terhadap kawan dan lawan. Kompromi adalah gaya demokrasi ala Gus Dur ketika memimpin negeri ini.
Termasuk dihapusnya dwifungsi ABRI. Slogan ABRI kembali ke barak adalah sikap tegas Gus Dur menegakkan demokrasi mengedepankan supremasi sipil. Sebagai Panglima Tertinggi ABRI, Gus Dur dengan keras melarang tentara untuk terlibat aktif ke ranah politik seperti di era Orde Baru. Sejak itu ABRI berganti menjadi TNI dan berpisahnya Polri. TNI untuk mengurusi pertahanan, sedangkan Polri urusan keamanan.
Kebijakan itu membuat banyak orang memusuhinya. Seorang cendekiawan muslim Quraish Shihab mengenal Gus Dur sebagai sosok berpikiran superrasional. Tapi, ada juga sebagian menyebutnya irasional. Gus Dur seperti dua sisi mata uang. Dicintai sekaligus dibenci. Termasuk Jalaludin Rahmat, pakar komunikasi Universitas Padjadjaran, mengakui kelebihan Gus Dur.
Tidur saja, kata Jalal, Gus Dur mampu menyimak pembicaraan orang, apalagi ia dalam keadaan tidak tidur. Gus Dur memiliki kecerdasan spiritual yang tidak dimiliki banyak orang,” kata Jalaludin mengulas kebiasaan tidur putra Wahid Hasyim dalam suatu kesempatan.
Yang jelas, peringatan haul ketujuh Gus Dur tahun ini, anak bangsa merefleksikan kembali sosok presiden ulama yang banyak membawa perubahan dan perdamaian di bumi Nusantara. Guru bangsa! Rakyat Indonesia selalu mengenang dan mendoakanmu di alam baka. ***
