MAU dikatakan benar atau salah, isi dari pidato pertama Anies Rasyid Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta menggunakan kata “pribumi” sangatlah tidak elok. Negeri yang merajut keberagaman pasca-Pilkada Ibu Kota Negara–menimbulkan persepsi bermacam-macam. Harusnya, mantan Mendikbud era Kabinet Jokowi-JK itu lebih banyak pidato merealisasikan janjinya untuk membangun Jakarta lebih baik lagi.
Istilah pribumi mengundang perdebatan—bola liar bahkan salju—untuk seorang Anies. Dalam pidatonya di Balai Kota usai dilantik sebagai gubernur oleh Presiden Jokowi, Senin (16/10), Anies menyinggung soal sejarah bangsa dengan mengatakan Jakarta satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah berabad-abad lamanya.
“Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Anies, hari itu. Di tengah polarisasi akibat Pilkada Jakarta, kata pribumi yang diucapkan Anies menambah luka politik para pemilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayah. Sangat disayangkan memang.
Parahnya lagi, di Balai Kota itu dijumpai bentangan spanduk bertuliskan ‘Kebangkitan Pribumi Muslim’. Selain kata pribumi, Anies di hari pertama menjabat gubernur mengajak warga ibu kota rekonsiliasi membangun Jakarta. Ketika isi pidatonya dipersoalkan banyak orang, Anies menegaskan dirinya bicara soal sejarah. “Saya bicara tentang era kolonial Belanda. Titik,” kata mantan Rektor Paramadina itu.
Wapres Jusuf Kalla meminta publik juga memahami secara utuh isi pidato Anies yang berbicara tentang sejarah. Tak ada yang salah dalam pidatonya. “Dia bicara konteks sejarah, tak bicara konteks diskriminatif,” kata Kalla. Ketika pribumi ditafsirkan banyak orang dalam konteks pilkada kemarin, rasanya tidak indah untuk Anies yang menyampaikannya di ruang publik.
Pun Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif menyayangkan pernyataan Anies itu. Pejabat publik, kata dia, seharusnya mengeluarkan komentar menyejukkan dan mendorong sikap toleransi antarkelompok masyarakat. Begitupun Ketua Setara Institute Hendardi. Harusnya, kata dia, di hari pertama, Anies melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat pilkada. Anies seakan membuat batasan atau barikade sosial atas dasar ras dan etnik di negeri ini.
Padahal, puluhan kepala negara dari berbagai belahan dunia yang sengaja datang ke negeri ini, melihat keberagaman di Indonesia sebuah keajaiban. Adalah Mantan Presiden AS Barack Obama, Raja Salman dari Arab Saudi, memujinya. Mau toh warga Indonesia meributkannya? Keberagaman harus dipandang sebagai sebuah kekayaan dan kekuatan untuk mempersatukan bangsa—dalam bingkai Pancasila.
***
Patut diingat, potensi konflik bersumber dari perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan di beberapa daerah masih sangat besar. Bumi Aceh dan Papua, contohnya, sangat rentan dengan persoalan rasial juga agama. Itu mengapa Presiden BJ Habibie menerbitkan Inpres Nomor 26 Tahun 1998 yang ditekennya bulan September untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi. Instruksi itu berlaku dari pusat hingga daerah.
Inpres itu juga diperkuat Undang-Udang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bahkan, dalam UUD 1945 saja, diubah pasal yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia”. Beda di Amerika, negara yang lantang menyuarakan hak asasi manusia (HAM)—masih juga mempersoalkan kulit hitam negro (nonpribumi) dan kulit putih (pribumi).
Berkaca dari sejarah, genetika, dan hukum patutlah mengajari anak bangsa untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan nonpribumi. Seorang guru besar Universitas Lampung (Unila), Sudjarwo, berkomentar 25 hingga 50 tahun mendatang, tidak ada lagi orang Sumatera atau Jawa. Yang ada—menyebut dirinya orang Indonesia. Perlu direnungkan, kekayaan budaya yang ada saat ini, lahir dari sebuah proses bernama asimilasi.
Anak bangsa menerima perbedaan budaya, lalu menghasilkan budaya campuran dari hasil perkawinan silang antarsuku. Dan akhirnya menjadi identitas bangsa baru bernama Indonesia. Pada hakikatnya, manusia yang hidup di Indonesia adalah pendatang. Mereka adalah keturunan dari Arab, India, dan Tionghoa. Termasuk Melayu dan Papua juga adalah pendatang.
Lalu siapa pribumi di Indonesia? Yang jelas dalam lintasan sejarah, Bumi Nusantara adalah tanah yang tidak bertuan. Anak manusia dari berbagai rumpun datang silih berganti mulai era kerajaan, penjajahan Belanda hingga terbentuknya Indonesia. Pernyataan dikuatkan dari hasil penelitian Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Disimpulkan bahwa nenek moyang orang yang bermukim di Nusantara ialah pendatang, bukan penduduk asli.
Penelitian yang berjudul Genneka Tunggal Ika itu menyimpulkan tidak ada pribumi. Secara genetika, semuanya nonpribumi. Bagaimana indahnya hubungan pribumi dan nonpribumi, berkacalah kepada Nabi Muhammad saw dan sahabat ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Direkam dalam sejarah, kaum pendatang di sebut muhajirin dan pribumi disebut ansor sepakat membangun hidup rukun dan damai dalam bingkai keberagaman. ***
