SANGAT mudah dan gampang membuka lowongan kerja sebagai koruptor. Cukup mengandalkan kerja transaksional, tebar pesona, dan saweran duit. Jika berasal dari kalangan politikus atau birokrat untuk menjadi kepala daerah, syaratnya itu sangat ampuh dan jitu meraih kedudukan. Situasi saat ini rakyat sudah terbius; ia akan membela orang yang bayar.
Setelah terpilih dan duduk menjadi kepala daerah, dia mulai menghitung dana yang sudah terkuras selama pencalonan dan pemilihan. Bagaimana cara mengembalikannya? Dia pun mencari celah untuk membayarnya. Itu mengapa selama sebulan terakhir ini kepala daerah kena target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Fakta tidak terbantahkan. Data KPK menyebutkan sejak 2004 hingga Juni 2017, sebanyak 78 kepala daerah berurusan dengan lembaga antikorupsi. Mereka adalah 18 gubernur dan 60 wali kota dan bupati berikut wakilnya. Pemimpin rakyat itu terlibat kasus penyuapan, gratifikasi, pengadaan barang/jasa, dan tindak pidana pencucian uang.
Dan, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil surveinya pada tahun ini. Adalah parpol dan legislatif merupakan lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan rakyat paling rendah memberantas korupsi. Sampai Juni 2017 lalu, dari semua koruptor yang ditangani KPK adalah 32% berasal dari aktor politik atau anggota legislatif yang berasal dari pusat dan daerah. Kasusnya suap, jual beli jabatan, dan mark-up.
Tidak bisa dielakkan, parpol berkubang dalam lumpur korupsi. Hanya satu atau dua parpol tegas melakukan— membantu pemberantasan korupsi. Selebihnya masih di zona nyaman—korupsi. Pucuk pimpinan parpol yang berurusan dengan KPK adalah Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Lutfi Hasan Ishaq (PKS), Suryadharma Ali (PPP), dan Setya Novanto (Golkar).
Belakangan karena parpol tak lepas dari kubangan korupsi dan terus menjadi sorotan rakyat, KPK berinisiatif membenahi integritasnya. KPK berkunjung ke parpol yang memiliki kursi di parlemen pada akhir Agustus. Banyak hal yang disampaikan, mulai dari rekrutmen politikus dan calon kepala daerah hingga pengelolaan keuangan partai.
Menjelang tahun politik 2018—2019, pilkada, pileg, dan pilpres—proses rekrutmen calon kepala daerah dan anggota parlemen—tidak tercela, bersih dari aib korupsi. Calon pejabat publik itu juga berkewajiban melaporkan harta kekayaan mereka. Persyaratan tersebut untuk mengikat calon pemimpin berstandar etika dan moralitas. Dalam praktik korupsi yang masif saat ini, rakyat tak boleh lagi apatis dengan politik.
Rakyat memiliki kepentingan menjadikan pilkada sebagai gerbang politik bermartabat dan bersih, tidak menyisakan persoalan dan dalam bidikan OTT KPK. Rakyat tidak memilih kandidat yang nyata-nyata miskin pengalaman, hanya bermodalkan uang dan mengandalkan tebar pesona dan duit. Dengan begitu, rakyat harus diedukasi agar hak pilih anak bangsa tidak lagi dirampok oleh segepok uang. Duit itu juga memuluskan demokrasi yang kini sudah dikuasai oleh orang-orang jahat.
***
Tak hanya kepala daerah dan anggota parlemen terjerat korupsi, hakim dan jaksa pun ikut dalam kubangan gratifikasi—dengan menjualbelikan pasal-pasal tuntutan dan vonis pengadilan. Ruang penegakan hukum dan pelayanan publik menjadi bancakan. Dalam kaitan pilkada dan pemilu sebagai momen seleksi calon pemimpin rakyat—maka KPU, Bawaslu, dan parpol adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas.
Diperkuat pendapat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Topo Santoso, bahwa maraknya OTT terhadap kepala daerah dan anggota DPRD akibat dari biaya politik yang tinggi selama pilkada. “Uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan sebulan,” kata Topo. Belum lagi tuntutan menumpuk modal untuk pemilihan berikutnya.
Perilaku hidup itu tidak jauh beda dengan kehidupan hedonisme. Ini digambarkan seorang murid Aristoteles bernama Aristippus. Tujuan hidup, kata dia, sejatinya kebahagiaan yang diperoleh melalui kesenangan. Uang, seks, mabuk, dan narkoba adalah dibalik dari kebahagiaan itu.
Gaya hedonisme dan realitas politisi saat ini untuk mencari jalan pintas—cepat kaya. Praktik yang dilakukan adalah transaksional, korupsi, arogan, narsisme, menekan rakyat kecil, memuja materialisme. Itu salah satu tujuan utama kekuasaan yang sangat pragmatis.
Semua serbainstan yang memengaruhi kehidupan manusia. Korupsi yang terjadi di daerah karena sifat rakus dan tamak ketika menjadi pejabat publik. Baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati yang kena OTT, siapa yang salah? Presiden kah, menteri, atau pengusaha? Harus dicari penyebabnya, dan virus korupsi itu tidak menjalar ke mana-mana.
Negeri ini harus dibenahi. Tak cukup mengampanyekan Gerakan Revolusi Mental. Itu pepesan kosong ketika pejabat diciduk karena kasus korupsi. Patut dicermati bahwa parpol yang mengajukan kepala daerah, lalu setelah terpilih dia melakukan korupsi. Maka, sanksi tegasnya adalah parpol yang mengusungnya harus kehilangan hak untuk mengajukan calon kepala daerah pada periode berikutnya. Berani?
Yang jelas, langkah ini sangat penting untuk mendorong parpol lebih selektif mengajukan calon kepala daerah. Filsuf Plato mengingatkan kekuasaan politik harus dipimpin oleh sosok-sosok yang memiliki kapasitas ilmu dan moral.
Sebentar lagi Pilkada 2018 digelar. Kekuasaan politik hari ini tidak lagi dimaknai sebagai amanah dan tanggung jawab moral, tetapi bagaimana caranya melipatgandakan keuntungan kapital bagi pribadi dan keluarga. Meraih kekuasaan, pemilih dibanjiri dan dimandikan oleh uang.
Anak bangsa tertidur pulas karena kekenyangan. Tak ada lagi yang berpikir tentang nilai dan moral, intelektual, dan integritas. Benteng terakhir untuk memutus rantai korupsi adalah rakyat untuk tidak memilih koruptor. Negeri tidak sadar, angka kemiskinan meningkat karena korupsi sudah mencapai paripurna yang melibatkan penegak hukum. Mereka adalah penjahat, maling duit rakyat! ***
