JOKO Widodo (Jokowi) memang tidak seganas seperti pemimpin-pemimpin lainnya. Putra terbaik dari Solo yang hidup sederhana itu selalu menyebarkan nilai-nilai optimisme dan positif di tengah perubahan ekonomi dunia yang menghimpit negeri ini. Presiden secara tegas mengajak anak-anak bangsa untuk menguatkan etos kerja dan produktivitas.
“Setop mencela, saling menjelekkan, menyalahkan di antara saudara kita. Jangan lagi bicara hoax, mengadu domba, dan SARA, sehingga energi kita habis untuk hal-hal tidak produktif,” ujar Presiden saat menghadiri Silaturahmi Nasional (Silatnas) II Pendukung Setia Jokowi di Jakarta, Jumat (11/8).
Indonesia saat ini ditantang oleh derasnya perkembangan teknologi yang dapat mengubah pola interaksi anak bangsa. Tidak terasa, sekarang manusia sudah tidak bisa lagi lepas dari pengaruh internet dalam kehidupannya. “Saya ingatkan, 5—10 tahun lagi, mungkin kita sudah tidak baca koran, sudah tidak lihat televisi lagi. Hanya bermodalkan ponsel pintar, gadget, ada berita online di situ, mau lihat televisi tinggal klik netflix,” ungkap Presiden.
Kemudahan teknologi itulah yang mengubah perilaku—yang berdampak negatif—memicu konsumerisme. Menghadapi kemajuan teknologi yang serbacepat dan mudah, anak bangsa haruslah didorong kuat untuk meningkatkan etos kerja, kesejahteraan, dan berkeadilan. Jika tidak, tunggulah akan datang kehancuran, digempur oleh kemudahan teknologi itu sendiri. Ingat! Dampak dari Revolusi Industri yang terjadi pada abad ke-18, membuat peradaban manusia kian terbuka.
Sebelumnya hanya menggunakan alat tradisional, beralih menggunakan mesin, serbamekanisasi. Bagi Indonesia, sebelum merdeka menghadapi revolusi Industri—terjadi imperialisme di negeri ini. Bangsa barat sibuk mencari bahan mentah, tenaga kerja murah, serta memasarkan hasil-hasil produksi. Tidak heran Inggris melebarkan sayapnya ke Asia, Belanda ke Indonesia, juga tidak ketinggalan bangsa Portugis.
Revolusi Industri melahirkan perdagangan bebas berkonsep liberal. Saat itu, diperkenalkan oleh Inggris sistem ekonomi uang, pajak sewa tanah yang memberi kepastian siapa pemiliknya. Revolusi itu berdampak sekali dengan perilaku manusia. Tidak sanggup melihat dan menghadapinya? Anak bangsa menjadi buruh di negeri sendiri. Kehidupan sangat memilukan!
Pascameletusnya Revolusi Prancis yang disebabkan ketidakadilan politik dan ekonomi, banyak memunculkan filsuf-filsuf pembaharu yang mewarnai pemikiran manusia saat itu. Mereka melahirkan pemikiran yang cemerlang, membuat anak bangsa bebas berpikir dan mengemukakan pendapat. Salah satunya adalah Montesquieu (1689—1755). Filsuf ini menerbitkan karya bukunya berjudul L’es prit des Lois (Jiwa Undang-Undang).
Dia berteori tentang trias politika, yakni pemisahan kekuasaan antara legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengatur atau pengawas dari pelanggaran terhadap undang-undang). Pembagian tiga pilar kekuasan itu, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Terakhir, pers masuk pilar keempat, diberikan kekuasan untuk mengontrol ketiga pilar itu tadi.
***
Mengutip tulisan bangsawan Benyamin Constant (1767—1834); ”Dengan surat kabar kadang muncul kericuhan, tetapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan“. Catatan penting dari pemikir Swiss itu, mengingatkan rakyat bahwa demokrasi tidak dapat berdiri tegak lurus tanpa pers. Dalam pilar keempat itu, pers sebagai fungsi civil society atau masyarakat beradab.
Oleh karena itu, pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Seperti Sang Penakluk, panglima perang Napoleon Bonaparte berucap, “Saya lebih takut menghadapi satu pena wartawan daripada seribu bayonet musuh”. Bagi Kaisar Prancis itu, seorang wartawan lebih membahayakan dari seratus serdadu.
Peluru-peluru yang ditembakkan dari ujung pena wartawan, berupa hurup yang dibentuk dalam satu kalimat bisa memengaruhi masyarakat. Ingat Husni Mubarak, presiden Mesir. Pemimpin ditaktor dan otoriter itu tumbang karena rakyat menuntut perubahan. Indonesia pernah mengalami hal serupa. Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun di bumi Nusantara ini dikudeta karena masyarakat menuntut perubahan.
Jadi sangat wajar jika Presiden mengingatkan anak bangsa yang tergabung dalam sukarelawan pendukung Jokowi untuk sama-sama mengajak anak bangsa membangun negara, menjaga kepercayaan rakyat, serta menguatkan rasa cinta Tanah Air.
Titah itu wajib dipegang teguh oleh putra daerah yang kini digadang-gadang oleh masyarakat menjadi calon gubernur Lampung. Mereka adalah M Ridho Ficardo (petahana Gubernur Lampung), Mustafa (Bupati Lampung Tengah), Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung), Arinal Djunaidi (Ketua Partai Golkar Lampung), dan M Alzier Dianis Thabranie (Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung). Dalam hasil survei Rakata Institute yang dirilis pada Selasa (8/8), menyebutkan, “Tokoh-tokoh itu tadi memiliki peluang besar untuk menang”.
Mereka perlu menyadari dan menatanya bahwa Lampung adalah rumah kita. Dalam laga, haruslah menyuarakan nilai-nilai optimisme dan positif dalam membangun daerah. Rakyat sangat terang benderang mengetahui sosok pemimpin dalam membangun daerah. Sebab, mereka itu hidup di bawah satu atap rumah, bernama Lampung, perlulah menguatkan rasa cinta tanah tumpah darah.
Tidak perlu saling menjatuhkan, apalagi memecah belah, adu domba, atau menyebarkan berita fitnah. Cara-cara tidak beradab itu jangan ditularkan ke publik. Anak bangsa ingin hidup tentram, berdampingan. Kalaupun ada perbedaan, itu sebuah pilihan dalam berdemokrasi. Rakyat sudah sangat cerdas karena ada kemudahan teknologi seperti disampaikan Jokowi. ***
