MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi bintang dalam acara Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Batam, Sabtu (7/2). Susi sengaja diundang panitia HPN untuk berbicara soal penguatan ekonomi maritim nusantara.
Banyak hal yang dia sampaikan, mulai praktik membasmi illegal fishing hingga kegaduhan politik terkini yang menyelimuti negeri ini. Bahkan terungkap, dia ingin mengundurkan diri sebagai menteri jika kebijakannya tidak berkenan di hati Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Susi mengakui sungguh berat mengurai masalah dan mencari solusi ketika dia dipercaya Jokowi memimpin kementerian. Menurut dia, 87 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Anehnya, selama ini arah kebijakan pembangunan justru berorientasi ke darat. Susi berpakaian feminin pagi itu, merasa yakin, Presiden memilih dirinya lantaran kerja keras.
Belum 100 hari usia kepemimpinan Jokowi-JK, Susi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan nusantara. Negara tetangga, para cukong, juga temannya sendiri terkaget-kaget dengan penenggelaman juga perubahan—membangun transparansi yang dibuatnya di kementerian tersebut. Untuk mewujudkan obsesinya itu, Susi pun membangun komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Perjalanan panjang pemberantasan illegal fishing di negeri ini hanya isapan jempol. Susi membeberkan kerugian Indonesia akibat pencurian ikan oleh kapal asing sebesar Rp30 triliun per tahun. Gara-gara diboyong ke luar negeri, harga ikan laut melonjak dan potensi pendapatan negara dari hasil laut pun menguap. Belum lagi kapal asing yang memakai alat tangkap merusak lingkungan, seperti pukat harimau, bom, sianida.
Illegal fishing jangan diberi ruang di bumi Indonesia, termasuk Lampung, karena luar biasa besarnya kehilangan kekayaan negara ini. Ditambah lagi makin melaratnya nelayan Indonesia karena hasil tangkapan kian melorot. Kemarin, Susi menyalak di podium Konvensi Media Massa HPN di Batam. Berkat kegigihannya itu, dia mendapat apresiasi insan pers.
***
Melihat sepak terjang menteri fenomenal ini, Indonesia mengibarkan bendera perang kepada illegal fishing. Ini membuka mata rakyat karena pelaku pencurian ikan merajalela selama puluhan tahun. Pengawasan sangat lemah, belum lagi peralatan minim untuk memburu kapal nelayan asing.
Awalnya Susi sendiri menegakkan kemerdekaan bangsa ini di laut, sementara TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Air berjalan sendiri karena kewenangan. Kini, Susi makin galak setelah didukung kedua instansi tersebut.
Susi perlu dukungan pers untuk menyuarakan pembasmian illegal fishing. Bagi pemilik kerajaan bisnis penerbangan bernama Susi Air itu, pers bagian yang sangat strategis merajut kembali kejayaan di laut. Indonesia, kata dia, terkenal dengan negara maritim yang pernah berkibar di masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kekuasaannya dimulai dari Afrika Timur/Madagaskar hingga Pasifik Selatan.
Susi dalam pemaparannya di depan Ketua Dewan Pers Bagir Manan dan Gubernur Kepri Muhammad Sani, mengungkapkan dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan. Garis panjang pantai terbesar ke-2 di dunia (95.181 km), sementara ekspor perikanan di ASEAN hanya bertengger di peringkat ke-5. Aneh kan?
Jadi, kata Susi, pers tidak perlu mengejar-ngejarnya lagi karena memang Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dan mencukupi kebutuhan protein hewani bagi rakyat negeri ini. Susi berharap insan pers mengawal kekayaan laut. Jika pers sehat, tentu membuat Indonesia menjadi hebat.
Saat terpilih dan dilantiknya Susi sebagai menteri, pers menyorot dan mengkritik gaya kesantunan dan kesopanannya. Susi menjadi bahan perbincangan karena tubuhnya terdapat tato dan sangat menyenangi rokok. Dia memang terbuka dan bicara blak-blakan. Presiden Jokowi tentunya tidak sembarangan memilih Susi sebagai menteri.
Tanpa menyelesaikan pendidikan di SMA, Susi yang pernah bermukim di Lampung melanggar patron menuju kursi menteri. Keberhasilan membangun bisnis perikanan dan penerbangan serta banyak relasi menjadi satu penilaian tersendiri dalam seleksi menteri.
Seperti dituturkan Fuad, adik Susi, sang kakak di masa muda tidak hanya bisnis jual beli ikan. Susi juga menekuni usaha sarang burung walet dan lobster. Bisnisnya itu tidak dijalankannya di kampung halaman Pangandaran, Jawa Barat, akan tetapi ditekuninya di Lampung. Selama lima tahun di Tanah Lada ini, Susi bermukim. Orang tuanya pun ikut ke Lampung.
***
Kegigihan Susi adalah ingin merajut kembali kejayaan Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk politik di negeri ini, Susi mengungkapkan bahwa Jokowi-Megawati adalah orang yang hebat yang tidak mau saling intervensi. Jika dipandang kasatmata, sepertinya politikus sangat menikmati kegaduhan politik akhir-akhir ini. Megawati diam seribu bahasa. Saya yakin, Jokowi bisa melalui badai—perang saraf yang ditabuh KPK dan Polri.
Dalam forum konvensi itu, Bagir Manan mengatakan pers harus mengingatkan agar pelaku politik dan kenegaraan berhenti dari kegaduhan, untuk memperoleh dan berbagi kekuasaan. Bagir mengimbau pers harus bersikap independen dan memberikan solusi. Masyarakat pers harus menempatkan dirinya sebagai the spearhead, keluar dari berbagai kegaduhan yang tidak memberi manfaat banyak bagi kepentingan rakyat.
Maka dari itu pula, tagline HPN 2015; Pers Sehat Bangsa Hebat menjadi pengobar semangat. Untuk kepentingan ke dalam, pers berupaya meningkatkan kompetensi, sedangkan keluar meningkatkan eksistensi—mengakselerasi kemajuan bangsa, negara, juga Provinsi Lampung.
Terhadap Lampung, belum cukup 100 hari menjabat presiden, Jokowi merealisasikan janjinya saat blusukan di Sai Bumi Ruwa Jurai pada 25 November 2014. Lampung Post mencatat, proyek yang digadang itu kini menjadi kenyataan. Antara lain, pembangunan waduk dan saluran irigasi, percepatan jalan tol mulai dari Bakauheni—Terbanggi sepanjang 140 km, dana peningkatan infrastruktur jalan yang tadi mendapat Rp500 miliar, kini dikucurkan tambahan sebesar Rp2 triliun melalui APBN Perubahan.
Dengan begitu, Lampung di tangan Muhammad Ridho Ficardo menjadi provinsi yang bermartabat untuk mengejar ketertinggalan di bidang pertanian, infrastruktur, juga taraf hidup masyarakat provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera ini. ***
