Memaki Tjiptaning!

VIDEO nyinyir tentang vaksin covid-19 viral di media sosial. Berdurasi tiga menit 44 detik, seorang anggota parlemen yang terhormat menolak dengan tegas disuntik vaksin virus corona. Suaranya begitu keras lantang menolak divaksin di saat-saat Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, serta Kapolri menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka sudah disuntik vaksin.
Sangat tidak elok memang. Apalagi narasi yang disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, yang ditayang televisi Parlemen bergaya arogan. Padahal, Ribka berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Partai yang getol pendukung pemerintah. Namun, dia mengumandangkan menolak vaksin!
Mantan yang berprofesi sebagai dokter itu menyampaikan beberapa alasan mengapa dia tidak mau divaksin. Bahkan, ia lebih baik dikenai sanksi denda daripada disuntik. Ribka menjelaskan itu dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (12/1).
Akibat pernyataan keras itu, Ribka ditegur Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto mengklarifikasi pernyataan Ribka yang berlatar belakang dokter juga mantan Ketua Komisi IX membidangi kesehatan. “Saya tetap tidak mau divaksin, meski dapat sanksi Rp5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek,” tegas Ribka.
Dia khawatir vaksin yang akan disuntikkan ke tubuhnya berdampak buruk bagi kesehatannya. Sebab, vaksin covid-19 belum ada hasil uji klinis tahap III dari PT Bio Farma. “Pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan. Saya pertama yang bilang, menolak vaksin,” kata Ribka.
Pertanyaannya. Mengapa baru sekarang kader partai besutan Megawati Soekarnoputri itu cuap-cuap saat ini, ketika negara mengampanyekan program vaksinasi covid-19. Dengan mudah Ribka mematahkan cita-cita negara ini untuk membebaskan anak bangsa dari pandemi virus corona. Kini potongan video penolakan itu kian liar.
Ribka tidak sejalan dengan pemerintah juga partainya! Pengetahuan dari mana bahwa vaksin covid-19 berbahaya dan membuat ketakutan anggota parlemen itu? Sebagai orang yang menggeluti ilmu kedokteran dan medis, harus ada penelitian kalau vaksin bermasalah. Jangan-jangan ada agenda politik tertentu di belakang penolakan divaksin.
Memang sangat tidak etis ketika negara sedang memerangi pandemi covid-19 dengan vaksinasi, ada orang yang sengaja menolak tanpa alasan ilmiah. Apalagi secara terbuka Ribka menyamakan vaksin covid-19 dengan vaksin polio. Penolakan Ribka dimanfaatkan kelompok yang ingin menggagalkan usaha bangsa ini untuk memutus penyebaran pandemi.
Ini buktinya! Dalam kurun waktu 3—12 Januari 2021, ada 11 disinformasi atau hoaks— berita bohong tentang vaksin covid-19. Ini berarti setiap hari ada berita bohong yang dibuat dan diedarkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan unggahan video hoaks tentang korban yang disuntik vaksin covid-19 di Pamekasan dilarikan ke rumah sakit.
Rakyat diminta melihat sendiri, orang yang pertama kali divaksin covid-19 adalah Jokowi. Lalu, apa kata Ribka setelah menyaksikan kepala negara bersama Panglima TNI dan Kapolri divaksin? Ingat kawan, vaksinasi ini sebuah ikhtiar negara agar rakyat segera terbebas dari wabah. Vaksin ini pun dinyatakan aman dan efektif oleh BPOM, serta suci juga halal oleh MUI.
Mau apa lagi Ribka! Vaksinasi yang didahului orang nomor satu di negeri ini, lalu disusul oleh gubernur, wali kota, serta bupati dan pejabat lainnya, adalah cara-cara efektif menunjukkan keamanan vaksin. Patut disimak ya, pernyataan Ribka pada saat rapat kerja di gedung Parlemen, “Mulai dari anak dan cucunya agar tidak divaksin”. Catat itu!
***
Logika yang disampaikan oleh Ribka tidak didasarkan pada rangkaian metodologi yang tepat. Sistem check and recheck menggunakan sains tidak ia lakukan dengan objektif. Hanya berdasar pengalaman dengan berpegang pada nilai-nilai subjektivitas. Pemikiran itu dijadikan sebuah kebenaran. Ini kesalahan besar. Dia sesat di jalan yang terang!
Kesalahan fatal bagi Ribka adalah tidak mau divaksin. “Kalau dipaksa pelanggaran HAM. Ndak boleh memaksa begitu,” kata dia dalam video viral.
Jika diterjemahkan pernyataan Ribka, adalah hak dia menentukan apa yang dapat dan tidak dapat masuk ke dalam tubuhnya.
Belum sehari program vaksinasi covid-19 berjalan, sudah ada penolakan dari anggota Parlemen. Negeri ini diuji cara-cara berpikir positif dengan energi positif. Saatnya bangsa ini mengasah logika objektivitas keilmuan rakyatnya. Bukan asumsi atau pengalaman yang tidak diuji dengan sains, seperti perilaku anggota Parlemen, Ribka.
Kalangan pengamat ekonomi berpendapat, penyuntikan vaksin ke tubuh Presiden hingga ke pejabat di daerah untuk membangun confidence pasar dan masyarakat. Yang harus didorong sekarang ini adalah negara tidak boleh bergantung pada vaksin asing. Harusnya parlemen memberikan dukungan kuat percepatan produksi vaksin Merah Putih.
Mengapa? Saat ini agar Indonesia segera terbebas pandemi membutuhkan 468,8 juta dosis vaksin untuk 181,5 juta jiwa. Dan jika satu dosis harganya Rp150 ribu, negara ini akan mengeluarkan Rp70 triliun untuk impor vaksin. Kalau duit rakyat itu tidak membeli vaksin impor, memaksimalkan produksi vaksin Merah Putih, akan terjadi perputaran uang di dalam negeri triliunan. Rakyat akan sehat, ekonomi juga kembali kuat.
Mungkin ada baiknya Ribka bertanya dulu kepada Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat! Mengapa? Karena ia adalah seorang sukarelawan vaksin. Ridwan sudah dua kali disuntik tenaga medis. Antibodinya meningkat hingga 99%. Dan efikasi dari vaksin Sinovac di atas 50%, melebihi ketentuan WHO.
Pengakuan Ridwan hanya merasa pegal selama satu jam setelah disuntik vaksin. Dia gampang mengantuk selama tiga hari. Tidak ada efek samping yang berarti atas dua kali penyuntikan vaksin Bio Farma-Sinovac ke tubuh Gubernur itu. Lalu, mengapa Ribka meragukan vaksin covid-19? Biasalah. Kalau sudah di gedung Parlemen itu, bawaannya kepentingan sesaat!
Anak-anak bangsa tidak perlu mengikuti jejak politikus Ribka. Negara ingin menyehatkan rakyatnya. Sekali lagi ditegaskan! Vaksin bertujuan memutus rantai penyebaran pandemi covid-19. Jika ada yang masih berpikir seperti Ribka, sebaiknya meluruskan niat karena dunia ingin pandemi ini berakhir. Bagi masih ada masyarakat yang enggan divaksin, siap-siap diberi sanksi denda.
Program vaksinasi ini adalah kewajiban mengikat rakyat karena diatur oleh UU Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Peraturan itu juga mengingatkan vaksinasi adalah kewajiban untuk kepentingan orang banyak. Denda Rp5 juta bagi yang menolak divaksin.
Untuk Ribka, sebaiknya tidak perlu menjual mobil untuk membayar denda akibat tidak mau divaksin. Ingat ya kawan, Indonesia sudah berbulan-bulan menunggu vaksin. Dan vaksinasi ini untuk kepentingan negara agar rakyat selamat dari wabah. Dunia saja sudah bertekuk lutut akibat serangan virus corona ini! ***