MEMBACA artikel Ilham Bintang, “Media Memang Bisa Mati tapi Pers Tidak akan Pernah Mati”. Membaca buah pikiran wartawan senior ini membuat merinding! Mengapa? Karena ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat secara gamblang membeberkan kehidupan media kovensional pada era digital.
Pada akhir tulisan Ilham mengingatkan wartawan yang sudah tutup medianya tapi masih juga mengaku wartawan. Dengan dia menulis? Mengantongi kartu pers, bahkan duduk sebagai pengurus organisasi wartawan. Tidak elok memang, saat disrupsi media mainstream (media arus utama) menjadi alasan mereka mengutuk keterpurukan bisnis media. Harusnya berubah!
Daripada meratapinya terus-menerus, saatnya beradaptasi dengan zaman. Ilham mengibaratkan wartawan itu adalah penyanyi senior yang selalu mengikuti tren pasar–dengan pergantian platform dari piringan hitam, kaset, hingga compact disc (CD). Lalu akan muncul lagi teknologi canggih sehingga dunia hiburan tidak akan pernah mati ditelan zaman.
Inilah refleksi kehidupan media sebagai renungan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2021. Pada awal tahun ini, ada dua koran nasional yakni Koran Tempo dan Suara Pembaruan serta koran di daerah berhenti terbit. Mereka tidak kuat lagi menahan arus derasnya digital. Mau hidup? Cepat-cepat beralih ke digital.
Seperti Kompas dan Media Indonesia yang gagah pada eranya, harus bertekuk lutut. Kini media mainstream itu membuat versi digital dari penerbitannya. Koran Lampung Post saja memiliki versi digital yang didukung konvergensi, yakni radio dan televisi agar bisnis tetap kokoh menghadapi persaingan.
Seperti James Riady pemilik Suara Pembaruan menyadari kejamnya bisnis koran pada era digital. Daripada membakar uang, melawan arus digitalisasi lebih baik mengikuti tren pembaca. Akhirnya, koran yang terbit setiap sore hari itu berhenti terbit. Mindset publik berubah, media pun berubah.
Saat ini pembaca ingin serbapraktis dan terkini. Memperoleh informasi–dengan membaca dan menonton berita dari ponsel dalam genggamannya. Luar biasa, perubahannya begitu cepat. Boleh ditegaskan lagi, media boleh mati tetapi pers tetap hidup dalam merawat demokrasi.
Dengan begitu, pers harus bisa menciptakan rakyat yang sehat. Maksudnya sehat dalam mencerna informasi. Sebab itu, negara harus melindungi serta memproteksi ekosistem media sehingga anak-anak bangsa di negeri ini mendapatkan konten berita yang lebih baik lagi. Media arus utama akan tetap menjadi rujukan untuk mencari kebenaran sebuah peristiwa.
Untuk itu, mengawali rangkaian kegiatan HPN 2021 kali ini, webinar digelar guna menguatkan kehidupan bisnis media. Kementerian Hukum dan HAM bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kamis (4/2), mengupas bagaimana menyehatkan media dalam gempuran medsos di dunia maya.
Webinar bertajuk Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos itu menghadirkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Banyak masukan dari kalangan akademisi, praktisi, dan pegiat hukum agar menggagas regulasi konvergensi media di era digital.
Di hadapan jajaran Kemenkum dan HAM se-Indonesia dan keluarga besar masyarakat pers, Yasonna mengingatkan tsunami informasi sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir akibat melonjaknya pengguna internet. Informasi itu menyebar di dunia maya, dan tidak semuanya mengandung kebenaran. “Terkadang gosip, meme, dan lainnya,” kata Menteri prihatin.
Menghadang derasnya hoaks, kata Yasonna, media konvensional haruslah beradaptasi melalui konvergensi media dengan memanfaatkan teknologi. “Siaran televisi dan radio dapat dinikmati secara streaming. Portal sudah menampilkan video bekerja sama stasiun televisi. Konvergensi seperti ini menjadi alternatif yang perlu dipikirkan ke depan,” ujarnya.
Paling melegakan dari Yasonna adalah kementeriannya mewacanakan RUU tentang konvergensi media meskipun belum masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) dalam lima tahun ini. “Jika kepentingan yang mendesak dapat dipikirkan karena prolegnas bisa dievaluasi pertengahan tahun. Walaupun regulasi belum ada, bukan berarti menolak konvergensi.”
***
Saatnya negara hadir jika anak bangsa tidak mau terpapar akibat hoaks yang disebar di media sosial! Webinar kovergensi tadi jangan jadi wacana saja! Negara harus menyusun regulasi kalau ingin menyelamatkan media, sehingga persaingan di jagat maya berjalan sehat. Yasonna saja merasakan dahsyatnya media sosial sehingga terjadi disinformasi di masyarakat.
Parahnya lagi sebaran informasi itu tidak diiringi oleh literasi digital. Ingat! Disrupsi digital menjadi tantangan baru bagi jurnalis di negeri ini. Berita bohong, palsu, disinformasi menyebar dengan masif di jagad maya lewat media sosial. Apalagi pengirim dan penyebar pesan tanpa saringan.
Publik mengeluh! Konten berita bohong sengaja diviralkan agar rakyat jadi tersesat. Pegiat di media sosial belum tentu dari jurnalis, sehingga saringan kebenaran sengaja diabaikan. Apalagi di era pandemi Covid-19. Isu vaksin contohnya. Program ini sengaja dibenturkan agar produknya gagal.
Menghadang kebohongan itu, perlu kehadiran media mainstream apalagi diperkuat versi digital–yang disebar di media sosial akan memberi warna. Publik harus melepaskan dari konten kebohongan yang dibungkus dalam media sosial.
Hadirnya karya jurnalistik yang standar di media mainstream memberikan kepuasan. karena narasi beritanya tidak menyesatkan. Jika di-searching di internet, puluhan berita bohong yang banyak dikomentari netizen sehingga menjadi rating tertinggi. Narasinya mengerikan!
Seperti berita berjudul: Gereja Haramkan Vaksin, Kok MUI Halalkan. Vaksin Pfizer Beracun Mematikan. Indonesia Tidak Dapat Menggugat Jika Vaksin Bermasalah. Bohongnya sangat kentara sekali. Dimainkan isu-isu agama sehingga banyak di-klik pengunjung.
Sejak vaksin digulirkan Januari lalu, sedikitnya ada 97 berita hoaks yang tersebar di 280 platfrom medsos. Seperti di Facebook saja ditemukan 198 konten hoaks, Intagram 6, Twitter 39, YouTube 22, dan Tiktok 15.
Untuk menghadang konten hoaks itu, pers di Indonesia bersikap nasionalis. Di saat menghadapi perang besar tanpa mengangkat senjata dan beradu peluru mesiu, rasa nasionalisme tumbuh, terus-menerus dikobarkan oleh para relawan yang berprofesi jurnalis.
Contohnya kampanye 3M perlu ditambah menjadi 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, termasuk imbauan agar percaya program vaksinasi.
Yang jelas Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengakui 63% keberhasilan program perubahan perilaku protokol kesehatan 3M karena peran media.
Selama tiga bulan pada akhir 2020, Dewan Pers dan Satgas Penanganan Covid-19 menyelenggarakan program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Satgas mengerahkan 4.000 jurnalis dari berbagai platform media seluruh Indonesia. Hasilnya luar biasa. Ada perubahan yang siginifikan!
Kata Doni tadi, sebelum ada program ini, banyak sekali berita menyimpang dari fakta. Satgas kesulitan membantahnya dan mengoreksinya. Wartawan sebagai sukarelawan yang tergabung dalam Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku sangat membantu memerangi konten hoaks pandemi Covid-19.
Patut dicatat! Sumbangsih wartawan sangat besar dalam memerangi konten hoaks media sosial pada masa wabah corona. Ini bentuk nasionalisme dan ikut mengedukasi publik dalam menghadang penularan virus.
Ini fakta. Sudah saatnya Presiden Joko Widodo perlu mengapresiasi masyarakat pers pada acara puncak HPN 2021 secara virtual dari Istana Merdeka pada Selasa, 9 Februari 2021. Hari bersejarah bagi pers di negeri ini–paling tidak mengawali perjuangan wartawan untuk membangkitkan semangat publik agar segera keluar dari pandemi Covid-19.
Pers mengulangi lagi betapa hebatnya kekuatan media pada era digital dalam menyuarakan dan menegakkan kebenaran. Program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku adalah karya nyata media dan wartawan menghadapi gempuran informasi hoaks pada era pandemi Covid-19. Selamat ber-HPN. ***
Disrupsi Digital!
