RAKYAT jangan mau diprovokasi. Itu kalimat yang harus dikampanyekan ke pelosok Nusantara menjelang Pilkada Serentak 2018, pemilihan legislatif, dan Pilpres 2019. Di tahun politik ini, anak bangsa gampang tersulut. Sejarah dunia mencatat hanya negara-negara yang menghargai perbedaan dan keberagaman akan menjadi negeri yang makmur dan beradab.
Negeri ini dikarunia keberagaman luar biasa karena berkumpulnya banyak agama, etnik, dan budaya. Itu kekayaan tidak ternilai harganya. Dan rakyat menjadi bagian penting dari demokrasi. Ini yang harus dijaga di tahun politik. Oleh sebab itu dalam pertemuan di Padang, Kamis (8/2), Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) mengajak anak bangsa berpartisipasi secara damai, tertib, serta toleran dalam pesta demokrasi 2018 dan 2019.
Pers bertugas mendorong agar pesta demokrasi itu menghasilkan orang-orang terbaik untuk memimpin daerah dan negeri ini. Untuk itu komitmen kebangsaan dan profesi, pers menjunjung kode etik jurnalistik, menjaga norma kesantunan dalam meliput dan menulis berita pilkada juga pemilu. Peserta harus mampu berkompetisi secara sehat, menghindari kampanye negatif, seperti menebar isu suku, agama, ras, dan antargolongan.
Sadar tidak sadar, kampanye hitam dapat memecah belah bangsa. Peserta pesta juga haruslah mengedepankan program konstruktif mencerdaskan dan membangun bangsa. Selama empat bulan ke depan, peran pers sangat strategis dalam menentukan arah perjalanan bangsa dengan memberitakan fakta dalam kesejukan. Selain melakukan kontrol jalannya demokrasi, pers juga harus mengedukasi anak bangsa dan memberi apresiasi.
Pers tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi ia berkewajiban mengingatkan tentang kesengsaraan dan penderitaan jika pesta demokrasi rusuh. Di era Orde Baru, pers dibelenggu agar menyukseskan pergantian kepemimpinan nasional tetap di tangan Pak Harto. Jangan heran jika lingkaran kekuasaan mengintervensi ruang redaksi agar selaras dengan keinginan penguasa.
Seperti Moerdiono, mensesneg era Soeharto, pernah menyatakan tidak nyaman dengan kritik pedas media massa terhadap pemerintahan Orde Baru. Dia juga mengakui tanpa berita dari media massa, pemerintahan tidak akan banyak tahu tentang situasi terkini di negeri ini.
Begitu pun Benny Moerdani, jenderal yang sangat dekat dengan Pak Harto itu risih dengan berita media massa. Dia pun pernah berkata, “Kritik menyengat, akan tetapi membuat yang hadir berpikir: media memang bukan memonopoli kebenaran”.
Bahkan Presiden Jokowi mengeluhkan pemberitaan pers. Dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang, Jumat (9/2). Ketika memberikan sambutan, Jokowi tiba-tiba meminta satu wartawan untuk maju ke panggung. Dalam dialog dengan wartawan Surabaya, M Yusri Raja Agam, Presiden mengutarakan kejengkelannya.
***
“Saya sering sebal, jengkel pertanyaan awal itu enak-enak. Namun begitu di tengah, pertanyaannya sulit-sulit. Sekarang saya tanya kepada presiden, media apa paling menyebalkan? Yang bapak sering jengkel,” kata Jokowi bertindak sebagai wartawan bertanya kepada Yusri sebagai presiden. Lalu pertanyawan wartawan Jokowi dijawab presiden Yusri, “Media abal-abal”.
Di Istana, kata Jokowi, tidak ada media abal-abal. Medianya resmi tetapi banyak yang menyebalkan. “Sampaikan apa adanya. Yang mana, Pak? Entah televisi atau media cetak atau online,” lanjut Jokowi. Dengan spontan Yusri menjawab dengan lantang, “Yang paling menyebalkan Rakyat Merdeka”.
Jawaban Yusri itu membuat Jokowi plong. “Bapak tahu perasaan saya. Sama persis. Kenapa? Kenapa Rakyat Merdeka?,” ucap Jokowi. Menurut Yusri, “Kalau Rakyat Merdeka itu pemimpinnya kan susah. Kalau rakyat merdeka semua, padahal ada aturan pemerintah.”
Dalam dialog spontan penuh guyon itu, membuat tamu dan undangan HPN sedikit merenung. Presiden pun terusik dengan pemberitaan pers. Padahal pers mengedukasi pembaca melalui berita dan informasi yang disiarkannya. Pers membangun kecintaan rakyat pada bangsa, sekaligus menyebarkan kebenaran untuk kepentingan publik.
Dalam kaitan itulah, Forum Pemred media massa memandang penting perhelatan pesta demokrasi sebagai ruang kebebasan memilih dan dipilih. Forum itu pun berikrar untuk menjaga netralitas menghadapi pilkada dan pemilu. Yang jelas, ikrar sebagai bentuk komitmen masyarakat pers untuk mendorong agar sistem demokrasi menghasilkan pemimpin terbaik.
Bangsa ini tidak ingin terkoyak-koyak dan berdarah-darah hanya merebut kursi kekuasaan untuk gubernur, bupati, atau wali kota. Dalam sebulan terakhir upaya memecah belah bangsa, melalui sentimen agama mulai terasa. Adalah di Yogyakarta. Penyerangan jemaat Gereja St Ludwina di Desa Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Minggu (11/2).
Seminggu sebelum peristiwa nahas itu, Minggu (4/2), sekelompok warga menghalang-halangi kegiatan ibadah di Legok, Tangerang, Banten. Warga memaksa biksu menandatangani pernyataan untuk menghentikan kegiatannya. Di Jawa Barat, dalam hitungan hari, dua ulama dianiaya orang yang diduga tidak waras. Sama halnya dengan kejadian di St Ludwina.
Anak bangsa perlu waspada dan menolak dengan tegas provokasi yang menyulut sentimen agama. Peristiwanya beruntun dan ada kemiripan. Yang jelas, ada pesan yang ingin disampaikan dari tiga peristiwa di atas. Apalagi tengah memanasnya pemilihan kepala daerah dengan politik identitas dan adu domba. Ongkos murah untuk merebut kursi kekuasaan. ***
