PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 benar-benar menguras energi. Bahkan demokrasi yang sudah dibangun sejak tahun 2000 – era reformasi menjadi carut marut. Mengapa? Sikap pragmatis menghiasi jiwa politisi di negeri ini. Aspirasi dan kepentingan publik menempati nomor dua. Rakyat hanya bisa menjadi penonton dari kepentingan partai politik menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Dukung-mendukung menjadi urusan nomor wahid apalagi dipelicin oleh duit. Tarik ulur dukungan, bahkan mencabut surat dukungan sah dilakukan untuk memenangkan pertandingan di lapangan. Bahkan ada calon kepala daerah harus gigit jari—tidak bisa mencalonkan diri karena persoalan gizi dan kepentingan 2019. Ada juga, calon meninggalkan jabatannya hanya karena ditawari menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Padahal jabatan itu belum tentu memberinya manfaat. Anak bangsa di negeri ini, tak habis pikir melihat orang bisa dalam waktu sekejap akur dan saling mendukung. Iya. Semua bicara kepentingan merebut kekuasaan. Tapi adakah di antara mereka membahas kemakmuran rakyat, membangun jalan, bendungan dan irigasi, sekolah gratis, berobat gratis, beras murah?
Dan semua calon kepala daerah gegap gempita ingin jadi pemenang, sementara juaranya hanya satu orang. Mereka lupa bahwa itu amanah. Seperti Tuhan menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Tapi semua menolak amanah tersebut, karena takut mengkhianatinya. Hanya manusia yang mampu mengemban amanah yang ditawarkan Tuhan.
Dalam percakapan Allah swt dengan Nabi Adam as; Apakah kamu mau memikul amanat ini berikut segala akibatnya?”
Adam bertanya, “Apa saja konsekuensinya itu, wahai Tuhanku?” Allah lalu menjawab, “Jika kamu berbuat baik, kamu diberi pahala. Dan jika kamu berbuat buruk, kamu disiksa. Lalu amanah itu diambil Adam. Yang demikian itu disebutkan dalam firman Allah: Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Q.S. Al-Ahzab: 72).
Dalam pilkada serentak tahun ini, rakyat tentu tidak akan memilih manusia yang zalim dan bodoh untuk menjadi pemimpinnya. Tahun ini saja, ada 17 provinsi, 39 kota , dan 115 kabupaten bersiap-siap memilih pemimpin yang amanah, tidak zalim, dan bodoh itu seperti diingkatkan Tuhan. Di Lampung saja, ada pemilihan gubernur dan dua pemilihan bupati, yakni Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara.
Benar-benar anak bangsa diuji. Di pesta Pilkada serentak, 27 Juni 2018 nanti, terjadi perputaran uang puluhan triliunan rupiah. Apa iya, pesta yang sudah menguras uang rakyat hanya ingin memilih pemimpin yang doyan korupsi, congkak, dan zalim. Mereka adalah wakil Tuhan di bumi (khalifah fil ardhi). Pertimbangkanlah integritas seorang pemimpin rakyat.
***
Partai politik harus bertanggungjawab jika kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih terjerat kasus korupsi. Karena partailah yang awal pertama kali menyaring, menilai, mendukung, berjuang hingga terpilihnya calon menjadi kepala daerah. Patut dicatat, sejak tahun 2004 hingga 2017 terdapat 313 kepala daerah dijebloskan ke bui karena kasus korupsi.
Fakta tidak terbantahkan. Hasil survei Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2017 mengungkapkan partai politik dan legislatif merupakan dua institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling rendah, terkait agenda pemberantasan korupsi. Rendahnya kepercayaan itu, lantaran pelaku korupsi berasal dari lembaga tersebut.
Beruntungnya di pengujung 2017, Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Satgas Antipolitik Uang menjelang Pilkada serentak 2018. Tidak tanggung-tanggung, KPK mengincar para petahana yang bertarung dalam pilkada. Mengapa mereka diincar? Karena petahana dinilai rawan menyalahgunakan kekuasaan untuk menggapai kemenangan.
Itu kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Selain petahana, KPK juga mengincar anggota DPR dan DPRD. Targetnya adalah menghilangkan politik uang dalam pilkada. KPK juga memiliki data dan pemetaan daerah yang rawan politik uang. Tapi lembaga antirasuah ini menolak mengungkapnya. Yang jelas, potensi korupsi pada tahun politik ini sangat besar dan masif.
Berdasar pada studi kasus di KPK, sebelum proses pemilihan, eksploitasi sumber daya publik sudah terjadi. Indikasinya banyak izin pemanfaatan sumber daya alam dan proyek infrastruktur, diberikan saat mendekati pilkada. Terkadang, aparatur sipil negara (ASN) dilibatkan menjelang bahkan saat pesta demokrasi. Untuk menjaga itu, ASN bakal kena sanksi sangat berat jika tidak netral di pilkada , juga di pileg dan pilpres.
Seperti abdi negara dan pelayan rakyat ini dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal pasangan calon ataupun keterkaitan lainnya melalui media sosial. Tahu tiak sanksi yang menanti diterima ASN? Mereka akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Hukuman disiplin tingkat sedang, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun dan penundaan pangkat selama setahun.
Sedangkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat hingga pemberhentian. Persoalannya adalah mampukah pengawas ASN bertindak—menjatuhkan sanksi. Yang jelas, para petarung di pilkada diuji nyalinya untuk tidak mengerahkan ASN dalam meraup suara. Termasuk menebar duit dan sembako yang membayangi pemilih untuk mencoblos. Semua itu jebakan. Saatnya melahirkan pemimpin tanpa politik uang. ***
