SAAT acara peluncuran buku Apa & Siapa 717 Wakil Rakyat Lampung? yang diterbitkan Lampung Post, akhir Agustus lalu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berguyon di atas panggung. “Yang enak itu memang jadi wakil rakyat ketimbang wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil wali kota,” kata Gubernur tersenyum.
Tebersit di pikiran undangan acara malam itu, wakil rakyat bisa mengatur fasilitas, honor, dan tunjangan yang diinginkannya. Sementara wakil kepala daerah hanya bisa menunggu belas kasihan kepala daerah. Itulah enaknya menjadi wakil rakyat yang menyandang panggilan terhormat dibanding wakilnya kepala daerah.
Guyonan Gubernur tersebut membuat ketawa sejumlah anggota Dewan yang hadir. Tak jarang juga wakil kepala daerah harus tidur berpisah dengan kepala daerah hanya gara-gara rezeki yang tidak merata.
Jika ditelisik lebih jauh, wakil rakyat menikmati banyak tunjangan. Mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi insentif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, bantuan langganan listrik dan telepon, termasuk uang bahan bakar mobil wakil rakyat. Itu di luar reses dan perjalanan dinas studi banding serta dana menyerap aspirasi rakyat.
Berselimut tunjangan, sangatlah tidak elok jika anggota parlemen meminta dinaikkan gaji saat perut rakyat lagi diimpit dan dijepit krisis ekonomi. Nafsu tersebut menyakiti rakyat. Dibilang anggaran mengalami defisit, tapi wakil rakyat bisa membawa keluarga berpesta pora ke luar negeri—memakai uang negara. Hebat negeriku ini!
Kampanye hidup hemat yang digaungkan petinggi hanya isapan jempol. Rakyat hanya dininabobokan. Sementara wakilnya terus mengeruk uang negara dengan berbagai fasilitas untuk memenuhi nafsu kehidupan. Adalah kasus Novanto dan Fadli yang berkunjung ke Negeri Paman Sam. Dua pimpinan parlemen negeri ini menghadiri acara konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.
Apa urgensinya? Trump sendiri masih bakal calon, belum jadi calon presiden beneran. Lagi-lagi, rakyat negeri ini disakiti. Belum lagi perjalanan dinas ke Amerika itu menggunakan uang dari rakyat. Rakyat sudah lelah melihat tingkah laku wakilnya yang tidak peduli dengan krisis. Tiap tahun jumlah rakyat miskin di negeri ini kian bertambah banyak.
Badan Pusat Statistik (BPS) pekan ini melaporkan penduduk miskin Indonesia menjadi 28,59 juta orang atau 11,22 % pada Maret 2015 dibanding September 2014, yakni 27,737 juta penduduk (10,96%). Melihat angka itu, sepertinya wakil rakyat tidak mau tahu nasib bangsa. Mungkin mereka sudah putus urat pedulinya.
***
Baik legislatif maupun eksekutif setiap menyusun anggaran selalu mengklaim terjadi defisit untuk proyek kepentingan rakyat sehingga berbagai jenis subsidi yang sebelumnya menjadi tungguan dan harapan rakyat menghadapi krisis ekonomi justru dikurangi, bahkan ingin dihapuskan. Alih-alih defisit, sementara anggaran kehidupan anggota parlemen terus didukung menuju bergaya hidup mewah.
Perilaku itu membuat pengamat parlemen dari Formappi berkomentar pedas. Lucius Karus mengatakan ada dugaan permainan anggaran dalam kunjungan kerja anggota DPR ke Amerika. Menurut dia, bisa saja bukti pembiayaan perjalanan diperlukan untuk memperkuat bukti adanya pelanggaran. “Walaupun bukti pelanggaran lain tidak bisa diproses secara langsung, itu bisa dilaporkan ke penegak hukum,” kata dia kepada Media Indonesia (grup Lampung Post), Jumat (18/9).
Belum lagi berahi wakil rakyat yang ingin membangun megaproyek revitalisasi kompleks parlemen. Proyek mercusuar itu bakal menghabiskan anggaran Rp2,7 triliun. Ada baiknya nafsu parlemen itu dihentikan sampai kondisi perekonomian yang sulit ini kembali stabil. Uang rakyat triliunan itu membuat anggaran negara kembali defisit karena ulah parlemen. Akibatnya, hidup rakyat kembali digadaikan.
Ada baiknya pula anggota parlemen bersama Pemerintah Pusat dan daerah terus mengantisipasi krisis ekonomi dengan berbagai kebijakan prorakyat. Paling tidak, paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan itu dapat membendung pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Jika itu tidak diantisipasi, akan terus bertambah jumlah penduduk miskin. Hal itu memicu kriminalitas yang kian brutal karena rakyat lapar ingin mencari makan. Mengerikan!
Pemerintah juga tidak asal-asalan mengeluarkan kebijakan. Stimulus kebijakan hendaknya mengembalikan kondusivitas iklim usaha sehingga pengusaha dapat melakukan efisiensi tanpa harus memutus tenaga kerja. Sejumlah peraturan yang menghambat laju dunia usaha harus dirombak. Terkadang peraturan yang dibuat hanya ingin mengisi isi kocek pejabat dan kepentingan politik sesaat.
Memang terasa sulit mengubah mental pejabat yang bergelimang harta, gaya hidup borjuis ingin menjadi sederhana. Anak bangsa harus berkaca pada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Keduanya menginspirasi Hari Raya Kurban—Iduladha.
Jutaan umat manusia yang melakukan wukuf—berserah diri di tengah Padang Arafah. Mereka hanya memakai dua helai kain putih. Peristiwa itu menggambarkan kesederhanaan, tidur beralas pasir seperti di Padang Mahsyar—hari pembalasan nanti.
Perilaku negeri ini agak aneh. Dikatakan krisis, tapi jalan raya macet di mana-mana. Lihat Jakarta, Bandung, termasuk Bandar Lampung pada akhir pekan. Sepertinya paket ekonomi September I yang dikeluarkan pemerintah itu tidak membuat bangsa hidup dalam kesederhanaan.
Pemerintah mendorong daya saing industri, mempercepat proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Sangat terlihat paket kebijakan itu belum mengubah mental hidup anak bangsa. Indonesia yang pernah dirundung krisis ekonomi pada 1997—1998 tetap merasa optimisme akan keluar dari kesulitan yang mendera negeri ini.
Perlu diingatkan. Indonesia tak perlu bangga dan terlena dengan pujian luar negeri, bahwa ekonomi bangsa akan membaik pada tahun depan yang disertai langkah antisipasi menghadapi krisis. Manisnya pujian itu bak manisnya janji wakil rakyat. Seperti pepatah, sari manis jangan ditelan, kalau pahit jangan dimuntahkan. Keinginan yang baik jangan disiakan, tapi perlu dipikirkan mendalam. ***
Tergiur Sari Manis
