BERKOMPETISILAH sebagai negarawan. Kalimat itu patut didengar oleh ratusan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 101 provinsi, kabupaten dan kota, seluruh Indonesia pada Februari 2017. Di bumi Lampung ini, ada lima kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yakni Kabupaten Lampung Barat, Pringsewu, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji.
Dari lima kabupaten itu, ada 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mereka adalah putra-putri terbaik yang diusung partai politik untuk memenangi pilkada nanti. Calon dan juga loyalis pendukung yang bersiap-siap pesta merebut suara rakyat, mampu berkompetisi sebagai negarawan sejati. Siap menang siap juga kalah, jangan tidak siap kalah. Kepentingan bangsa di atas segalanya, baik kepentingan pribadi maupun golongan.
Putra terbaik ini sudah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilkada 2017, Selasa (25/10). Uniknya, tiga pasangan calon petahana di Lampung mendapat nomor urut 2. Mereka adalah Hanan A Razak-Heri Wardoyo (Handoyo) untuk Tulangbawang. Di Pringsewu, Sujadi dan Fauzi, serta di Mesuji pasangan Khamami-Sapli. Nomor urut ketiga pasangan calon itu sama dengan petahana DKI Jaya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.
Petahana di Tulangbawang Barat Umar Ahmad-Fauzi Hasan sebagai calon tunggal. Namun, semua pasangan yakin nomor urut mereka yang terbaik. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut yang diselenggarakan KPU, pekan ini, seperti di Tulangbawang, pasangan independen Syarnubi-Sholihah mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Winarti-Hendriwansyah memperoleh nomor urut 3.
Di Mesuji, selain petahana adalah pasangan calon Febrina L Tantina-Adam Ishak mendapat nomor urut 1. Di Pringsewu, pasangan Ardian Saputra-Dewi Arimbi mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan Siti Rahma-Edi Agus Yanto memperoleh nomor urut 3. Di Lampung Barat, pasangan calon Parosil Mabsus-Mad Hasnurin mendapat nomor urut 1 dan Edy Irawan Arief-Ulul Azmi Soltiansa memperoleh nomor urut 2.
Nomor urut bagi pasangan calon mempunyai makna tersendiri, termasuk calon anggota legislatif. Ada nomor peci, ada juga nomor sepatu. Tapi nomor itu, bukanlah untuk antrean. Membicarakan nomor urut dalam sebuah antrean yang harus sabar menanti giliran panggilan. Nomor urut harus dipatuhi dan tidak ada seorang pun yang melewati orang lain.
Hidup ini tidak lepas dari nomor urut. Semua orang ingin nomor wahid atau satu. Semua ingin paling depan. Tapi, jika sudah urusan mati, semua menolak untuk mengambil nomor satu. Seperti halnya dengan nomor antrean tahanan yang akan dieksekusi mati. Mereka tak ingin mengambil nomor wahid karena masih ingin menikmati dan memperpanjang hidup.
***
Urusan kematian tidak ada yang ingin mati duluan. Kecuali manusia yang frustrasi—tewas bunuh diri. Karena kematian juga hubungannya dengan jatah usia di dunia ini. Kematian tidak mengenal nomor urut kelahiran. Ada bayi yang lahir bisa berumur pendek, mendahului orang lebih tua untuk menghadap Sang Khalik. Kematian adalah misteri, milik Tuhan. Kematian memang tak berdasarkan nomor urut, tapi nomor cabut.
Yang tahu nomor cabut kematian adalah Malaikat Izrail, pencabut maut. “Setiap yang hidup akan merasakan mati. Dan Kami menguji kamu dengan keburukan dan kesenangan sebagai cobaan. Kepada Kamilah, kamu akan kembali.” (QS Al-Anbiya: 35). Tak ada yang abadi! Kematian mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Bawalah kebaikan itu agar saat amalan diisap nanti, lebih berat kebaikannya ketimbang keburukannya.
Maka itu, pasangan calon kepala daerah dan wakil yang sudah mengambil nomor urut untuk merebut kursi nomor satu di lima kabupaten Lampung, Februari nanti berkompetisi secara sehat dan negarawan. Tanamkanlah kebaikan, bukan menebar keburukan. Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan peserta pilkada itu harus naik kelas dari politikus menjadi negarawan.
“Kalah-menang tidak ada masalah. Siap menang dan siap kalah,” jelas Buya Syafii dalam suatu kesempatan. Dengan menjadi negarawan, calon kepala daerah bersikap lebih bijaksana. Tak lagi bicara suku, agama, ras, dan antargolongan. Pasangan calon kepala daerah, termasuk loyalis pendukung, tak mengeluarkan pernyataan yang memancing kemarahan orang lain.
Di alam demokrasi, sah-sah saja jika mengajak orang untuk memilih pemimpin berbasis primordial dengan mengedepankan kepentingan nasional, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lihatlah Negara Uni Soviet. Kini hancur berkeping-keping menjadi negeri kecil, terbelah akibat kepetingan sesaat. Kepentingan agama, uang, dan sembako.
Anak bangsa tak rela melihat negeri ini hancur karena kepentingan sesaat itu. Apalagi berkata dan mengklaim dirinya, “Akulah yang pantas jadi kepala daerah.” Padahal mereka tak tahu bahwa presiden, gubernur, wali kota, dan bupati sebagai pemenang menjadi “utusan” Penguasa di Langit dan Bumi ini. Mereka diuji kepemimpinannya! Kalau di dunia sudah masuk bui, bagaimana kelak nanti masuk …. ? ***
