HAKIKATNYA Hari Pers Nasional (HPN) milik masyarakat karena pers adalah pilar keempat dalam kehidupan berdemokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. HPN tingkat nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari di ibu kota provinsi secara bergiliran.
Mengapa diperingati setiap 9 Februari? Karena bertepatan lahirnya organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sejarah mencatat, salah satu keputusan Kongres ke-28 PWI di Padang, tahun 1978, masyarakat pers menetapkan satu hari yang bersejarah terhadap keberadaan pers secara nasional.
Keputusan kongres itu lalu dibahas lagi dalam sidang Dewan Pers di Kota Kembang, Bandung, pada 19 Februari 1981. Isinya, pemerintah dapat menetapkan penyelenggaraan HPN. Lalu pada 23 Januari 1985, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan HPN dilakukan setiap tahun pada 9 Februari bertepatan dengan hari ulang tahun PWI.
Akan tetapi, HPN itu kalah pamornya dengan Valentine’s Day (Hari Kasih Sayang) yang jatuh pada 14 Februari. Jika kita tanya kepada masyarakat, apa HPN itu? Tentu banyak yang menggelengkan kepala dan tidak bisa menjawabnya. Lalu, jika kita tanya tentang Valentine’s Day, kebanyakan masyarakat bisa menjawabnya apalagi kalangan kawula muda.
Mereka yang sudah lanjut usia pun mengenal Hari Kasih Sayang karena merasa memiliki. Hari itu untuk mengungkapkan rasa kasih sayang secara sukarela dan ikhlas untuk memperingatinya. Mengapa? Karena naluri manusia berkeinginan meningkatkan kualitas hubungan kasih sayang dengan lawan jenisnya.
Saya tidak mengupas banyak tentang Valentine’s Day, akan tetapi lebih banyak menyoroti rangkaian Hari Pers Nasional yang kini makin berkualitas menuju pers sehat dengan bangsa bermartabat.
***
Dalam catatan, pers sehat itu paling tidak ada empat unsur. Pertama, pers harus merdeka atau bebas, seperti dua sisi dari mata uang, antara pers dan kedaulatan rakyat. Pers merdeka adalah salah satu prasyarat kedaulatan rakyat. Sebaliknya, kedaulatan rakyat adalah prasyarat pers merdeka.
Kedua, sehat bukan sekadar memiliki kemerdekaan. Setiap kemerdekaan melekat tanggung jawab. Tidak ada kemerdekaan pers tanpa tanggung jawab. Sebagai ruang publik, pers bertanggung jawab kepada masyarakat. Perlu diingat, pers harus senantiasa bekerja demi kepentingan publik.
Ketiga, pers sehat adalah pers yang senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme. Esensi profesionalisme tidak sekadar memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi. Profesionalisme tidak dapat dipisahkan dari integritas, menjunjung tinggi moral.
Keempat, pers sehat adalah pers yang dikelola sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip manajemen yang baik. Berbagai unsur pers sehat, seperti disampaikan Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam setiap Konvensi Media Massa HPN, sangat penting adalah mewujudkan, mempertahankan, dan mendewasakan kedaulatan rakyat.
Pada Konvensi Media Massa HPN 2015 di Batam, Sabtu (7/2), Bagir berucap dengan pers yang sehat itu, pers tidak menciptakan konflik dengan terlibat dalam kegaduhan yang terjadi di Tanah Air. Pers menjadi sarana informasi yang baik bagi masyarakat.
Insan pers, kata mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) itu, harus menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugasnya agar memberikan informasi dengan bertanggung jawab. Seorang wartawan tidak hanya dituntut agar memiliki keahlian, tetapi juga memegang teguh idealisme.
Tentang kebebasan, pers tidak perlu merasa sombong seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4. Kebebasan pers sebuah keniscayaan dalam masyarakat demokratis. Kebebasan itu sendiri bisa mematikan karena bisa menimbulkan anarki. Jika tidak terkendali, Bagir Manan kembali berucap, kebebasan itu bisa menimbulkan tirani.
***
Dalam sejarah peringatan HPN, baru kali ini puncak perhelatan masyarakat pers tidak dihadiri Presiden. HPN 2015 di Batam yang bertajuk Pers Sehat Bangsa Hebat itu dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla. HPN bukanlah eksklusif milik masyarakat pers, melainkan seluruh bangsa Indonesia.
Peringatan HPN juga tidak terlepas dari komitmen organisasi meningkatkan kualitas kompetensi wartawan. Masyarakat pers merekonstruksi kesadaran dan tanggung jawab profesi. Selain itu, meningkatkan wawasan, memperkuat idealisme, memiliki integritas profesi kewartawanan, dan beretika serta berkepribadian.
Menghadapi realitas dan keberagaman bangsa, pers perlu meningkatkan kompetensi dengan memperkaya wawasan, memperjuangkan kepentingan publik, menjaga idealisme, serta perusahaan persnya juga harus sehat.
Dengan begitu, pers dapat mengawal setiap perubahan yang terjadi di Indonesia, termasuk di Lampung, Bumi Tanoh Lada. Daerah dapat mengambil manfaat dari rangkaian peringatan HPN di ibu kota provinsi.
Gubernur Lampung M Ridho Ficardo yang secara khusus menghadiri puncak peringatan HPN 2015 di Batam, Senin (9/2), menyiapkan diri menjadi tuan rumah HPN pada 2017. Anak muda ini sadar, perslah yang akan membantu dan membesarkan daerahnya.
Dalam catatan HPN, daerah banyak mengambil manfaat dari kehadiran presiden, menteri, tokoh masyarakat pers, dan akademisi. Seperti di Jambi saja, provinsi ini dalam setengah hari bisa mendapatkan dua proyek strategis (pembukaan jalan menuju pelabuhan dan pengerukan Sungai Batanghari) dari Konvensi Media Massa HPN 2012. ***
