Ahli Pers Dewan Pers mengedukasi dan memperingatkan wartawan di Lampung untuk menaati kode etik jurnalistik dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Perusahaan pers yang melanggar kode etik jurnalistik, misalnya tidak melayani hak jawab, dapat disanksi denda hingga Rp500 juta.
“Wartawan harus menulis berita yang berimbang, serta melakukan verifikasi. Apalagi saat ini menjelang pemungutan suara Pilkada serentak,” kata Ahli Pers Dewan Pers Iskandar Zulkarnain saat sarasehan Unila dengan media massa di Hotel Emersia Bandar Lampung, Selasa, 26 November 2024. Di Indonesia terdapat 66 orang ahli pers, sementara di Lampung hanya dua orang.
Ia menjelaskan data pada 2023 lebih dari 60% pengaduan perusahan media tidak profesional yang mendominasi. “Cirinya, wartawan yang memeras, menggunakan LSM, dan mengintimidasi untuk keuntungan pribadi,” kata Iskandar.
Kemudian, lanjutnya, nama perusahan pers bermotif tertentu, tanpa penanggung jawab, dan konten tidak mencerminkan karya jurnalistik. Pada kasus semacam ini, Dewan Pers akan meminta klarifikasi terhadap teradu. Jika terbukti tidak berbadan hukum maka penanganan bukan dengan UU Pers.
Jika karya sesuai KEJ dan tidak badan hukum maka Dewan Pers tetap memproses pengaduan tapi tidak mengeluarkan penilaian. Dewan Pers akan menunjuk mediator dan menuangkan hasilnya dalam berita acara.
Sebanyak 813 Aduan Masuk Dewan Pers
Iskandar juga memerinci Dewan Pers menerima 813 pengaduan kasus pers pada 2023 dengan 794 kasus berhasil diselesaikan atau sebanyak 97,66 persen. Selama 2022—2023, sebanyak 97 persen pelanggaran oleh media online.
“Kebanyakan media lokal, pelanggarannya terhadap kode etik, tanpa verifikasi. Kemudian, tidak uji informasi, tidak menggunakan sumber kredibel, serta masih menggunakan isu provokasi seksual,” ujarnya.
Menurut dia, di era digital saat ini siapa saja bisa mengeklaim sebagai wartawan. Karena itu, penting memahami perbedaan antara wartawan profesional dan wartawan abal-abal. “Wartawan itu punya kompetensi, yakni muda, madya, dan utama. Kalau perlu, Unila memberlakukan aturan hanya wartawan kompeten yang bekerja sama,” ujarnya.
