APA yang akan terjadi ketika anak-anak bangsa di negeri ini tidak memiliki kemampuan berbahasa; berbicara, menulis, dan membaca? Tentu negara kaya raya ini tidak akan merdeka. Namun, belakangan–di tengah guyuran informasi yang kian deras dan mudah diakses, masyarakat membutuhkan penguatan dan edukasi sehingga mampu bertahan pada era global.
Menjawab itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mencanangkan Gerakan Literasi Nasional pada puncak peringatan Bulan Bahasa dan Sastra pada Hari Sumpah Pemuda 2017 di Jakarta, Sabtu (28/10). Literasi sangat penting dan mendesak dikampanyekan sebagai gerakan sosial masyarakat. Literasi, kata Muhadjir, menjadi tolok ukur kemajuan bangsa dan akan mendapatkan perhatian dunia internasional.
Dalam laporan pembangunan dunia terbaru, Mendikbud menyebutkan kemampuan anak Indonesia untuk membaca masih tertinggal 45 tahun dibandingkan negara maju. “Jangan sampai kita merasa menjadi bangsa yang rendah. Kita bangsa yang besar. Bangsa pemenang, bukan bangsa pecundang,” kata Menteri. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, dari jumlah penduduknya, luas wilayah, juga sumber daya alam.
Potensi yang besar itu menjadi kendaraan gerakan literasi mencapai negara yang maju. Yang jelas, tinggi-rendahnya literasi suatu bangsa itu sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa. Dengan derasnya arus global–berpengaruh sangat dahsyat, menuntut semua elemen bangsa membekali diri dengan kecerdasan berliterasi.
Dengan kecerdasan itu, anak bangsa mampu bersaing dalam kehidupan global. Apalagi literasi di bidang media diharapkan mampu sebagai penyaring di tengah derasnya informasi yang masif dan terstruktur. Gerakan literasi itu untuk mendorong kesadaran anak bangsa memahami, menggunakan, dan menilai media secara benar dan tepat.
Sebenarnya, apa itu literasi? Literasi berasal dari bahasa Inggris yakni literacy atau dari bahasa Latin yakni littera (huruf). Pengertian literasi menurut ahli, Sulzby (1986), adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai tujuannya.
Penguatan literasi media untuk mengedukasi masyarakat agar mampu memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pemberitaan dan tayangan media arus utama. Hal ini sangat penting agar rakyat tidak menerima secara bulat berita yang disampaikan media apalagi dalam bentuk digital. Tidak ada kata terlambat dalam mengedukasi–meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anak bangsa.
Dengan begitu, masyarakat lebih santun, arif, dan bijaksana, bisa menahan diri, serta selektif dalam memilih dan memilah berita. Perlu dipahami, rendahnya tingkat literasi–membuat gelombang hoaks (berita bohong) kian meningkat.
Penelitian The World’s Most Literate Nations (WMLN) tentang tingkat literasi dunia 2016 menempatkan Indonesia pada urutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Indonesia berada satu tingkat di atas Botswana, negara kecil di Benua Afrika yang berpenduduk 2,1 juta jiwa.
***
Darurat literasi digital! Mengapa? Karena jumlah pengguna internet di negeri ini meningkat sangat signifikan. Dan pengamat internet menilai, pengakses media sosial dijangkiti gejala split personality–berkepribadian ganda. Kelompok ini memanfaatkan media sosial untuk mengatualisasikan dirinya. Ini meresahkan bahkan menjadi corong kepentingan bagi lahirnya pandangan-pandangan yang menyesatkan masyarakat.
Patut direnungkan pula, rilis yang diterbitkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada April 2016 menyebutkan jumlah pengguna internet di negara ini mencapai 132 juta jiwa dari total populasi sebanyak 256,9 juta jiwa. Artinya, 51,8% penduduk mengakses internet.
Bahkan dari 132 juta tersebut, tercatat ada 129,2 juta jiwa menggunakan internet untuk bermedia sosial. Artinya, ada 97,4% penduduk Indonesia yang bermedia sosial. Sebuah angka yang sangat besar. Jika tidak diarahkan ke arah positif, anak-anak bangsa ini menjadi bumerang bagi masa depan Negara Indonesia. Mereka pun tak lagi menjaga kesantunan.
Jika itu dalam bentuk situs berita–mereka mengabaikan kaidah jurnalistik, melanggar kode etik, tanpa verifikasi. Rakyat harus dididik menjadikan tabayun sebagai metode dalam memverifikasi sebuah berita. Dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada media arus utama itu, Dewan Pers menerapkan standar kompetensi wartawan dan pemberian barcode kepada media-media yang sudah terverifikasi.
Verifikasi perusahaan pers sangatlah diperlukan. Mengapa? Karena pers juga pilar literasi. Dewan Pers mendorong penguatan media-media arus utama dalam memasuki era konvergensi. “Ke depannya, hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi mendapatkan perlindungan dari Dewan Pers jika terjadi sengketa pers,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di sela-sela pengumuman 74 perusahaan pers yang terverifikasi pada Pebruari 2017 lalu.
Pekan ini, Dewan Pers kembali mengumumkan perusahaan pers yang terverifikasi pada acara Penganugerahan Indonesia Media Research Award & Summit (IMRAS) 2017 di Surabaya, Rabu (1/11). Media terverifikasi itu diberikan barcode kode QR. Tujuannya, memudahkan publik mengetahui apakah situs berita atau media tadi telah terverifikasi di Dewan Pers atau belum. Inilah salah satu bentuk dan upaya penguatan media arus utama dalam berliterasi untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. ***
