Lampung — Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung mengundang Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung, Dr. Drs. H. Iskandar Zulkarnain, M.H., sebagai narasumber dalam panel diskusi yang bertajuk Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan.
Forum yang digelar di Bandar Lampung, Jumat (16/10/2026) itu, menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara peran ulama, pemerintah daerah, dan Baznas dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
Turut hadir sebagai narasumber Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Dr. Anang Risgiyanto, S.Sos., M.Si., serta Kombes Pol Maryanto, S.Sos., M.M. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua MUI Provinsi Lampung Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., pimpinan dan wakil ketua MUI dari seluruh kabupaten/kota di Lampung.

Dalam pemaparannya, Iskandar menjelaskan zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang strategis. Apabila dikelola secara optimal, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, mendukung masyarakat kurang mampu, serta menggerakkan perekonomian daerah.
Iskandar juga menekankan pentingnya pengembangan zakat produktif sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Berbeda dengan zakat konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan langsung, zakat produktif diarahkan untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan dan memberikan manfaat jangka panjang.
Bentuk penyalurannya dapat berupa bantuan modal usaha mikro, penyediaan alat usaha, serta pelatihan dan pendampingan keterampilan. Melalui dukungan tersebut, mustahik diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi.
Ketua Baznas juga menyoroti pentingnya sinergi antara MUI dan Baznas dalam memperkuat literasi serta edukasi zakat di tengah masyarakat. MUI memiliki peran dalam memberikan panduan keagamaan, fatwa, dan pembinaan umat, sedangkan Baznas berperan mengelola potensi zakat melalui penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang terukur.
Kolaborasi keduanya dapat diwujudkan melalui safari dakwah zakat, pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid, kampanye zakat digital, serta penyediaan konten edukasi yang membantu masyarakat memahami ketentuan dan manfaat zakat. Sinergi ulama dan amil zakat juga penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
Lampung jadi Contoh
Sebelumnya, dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas Tahun 2026, yang mengusung tema Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak, Provinsi Lampung menjadi sorotan karena melakukan kolaborasi pengembangan zakat produktif berbasis peternakan kambing antara Pemerintah Provinsi, Baznas Provinsi Lampung, dan Baznas kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
“Peserta Rakornas harus belajar dari Baznas Provinsi Lampung, karena Gubernur Lampung mendukung program ini dengan menyediakan, mengalokasikan separo dari kebutuhan program pemberdayaan kambing untuk mustahik. selebihnya patungan antara Baznas RI, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten dan Kota di Lampung. Gubernur juga akan menyalurkan zakat maal nya untuk program unggulan Baznas Provinsi Lampung,” kata Idy menjelaskan.
Menurut Idy, peternakan kambing menjadi program unggulan Baznas Lampung dan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, sekaligus membuka peluang usaha berkelanjutan bagi mustahik.
Sementara Ketua Baznas Iskandar Zulkarnain mengatakan kolaborasi program zakat produktif itu menjadi aspek penting karena mustahik tidak hanya memperoleh bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki taraf hidupnya. Dengan pendampingan serta pengelolaan yang tepat, sektor peternakan berpotensi menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. *









