SEBAGAI anak bangsa, patut berbangga karena saat ini Indonesia sudah sejajar lagi dengan negara-negara Asia, juga dunia. Bangsa beradab ini sukses menyelenggarakan event internasional mulai Asian Games, pertemuan IMF-WB di Pulau Bali, hingga Asian Para Games. Indonesia merebut reputasi itu agar populer di tingkat internasional. Bangga dong!
Banyak yang sinis dengan kebangkitan negeri ini di tengah perang dagang Tiongkok dan Amerika. Ada masa ada orangnya, ada orang ada masanya. Itu hukum alam. Empat tahun sudah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memimpin negeri ini. Dampak yang sangat signifikan terasa di Sumatera dengan dibangunnya jalan tol mulai dari Bakauheni hingga Palembang.
Mungkin kehadiran jalan tol itu hanya sangat dirasakan kalangan ke atas. Bagi menengah ke bawah—hadirnya orang kaya baru akibat ganti rugi lahan yang terkena proyek tol. Dibangunnya bandar udara untuk membuka akses transportasi yang sulit ditempuh dalam hitungan jam. Belum lagi dana desa serta proyek bendungan guna meningkatkan produksi beras.
Hari ini dibangun, hasilnya akan terasa puluhan tahun mendatang. Negeri ini bersaing dengan bangsa lainnya. Jika ditanya utang negara menumpuk, daya beli rakyat menurun? Jawabnya adalah utang itu bukan dikorupsi. Melainkan dibelanjakan untuk infrastruktur yang bakal dinikmati rakyat. Tapi ada lagi dana yang dikorup. Banyak pejabat, anggota parlemen dibui KPK.
Seorang kawan mengilustrasikan ketika ia membangun rumah. Utangnya menumpuk di toko depot dan meminjam kredit bank dengan jaminan sertifikat tanah dan slip gaji. Barangnya ada. Lagi bangun rumah, pasti utang di mana-mana. Untuk urusan makan dan pakaian ditunda. Prioritas membangun agar rumah cepat selesai, kata temanku tadi.
Rumah adalah bagian dari gengsi kehidupan. Apalagi rumah dilengkapi dengan interior sehingga lebih indah dan nyaman. Banyak cara orang ingin menaikkan popularitas tanpa harus memasang iklan. Cukup melengkapi fasilitas rumah dengan menggelar kegiatan agar bisa jadi terkenal. Itu yang dilakukan pemimpin yang cerdas dan kreatif.
Kerja cerdas itu pernah dilakukan Presiden Soekarno. Tokoh Sang Fajar ini menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, tahun 1955. Hasilnya? Indonesia diperhitungkan dunia. Pada era Pak Harto menggelar pertemuan tingkat dunia—APEC. Belum lagi mengirim pasukan penjaga perdamaian ke negara berkonflik. Semua yang dilakukan pemimpin untuk menaikan citra dan harga diri bangsa di mata dunia.
Bertarunglah dengan cara jantan dan sehat, dan jadi contoh baik anak-anak bangsa. Kritik untuk penguasa adalah hal yang wajar dan dibutuhkan di alam negara demokasi. Indonesia, contohnya. Kritik yang disampaikan penuh bijak, tidak mengumbar fitnah, tidak menyebar berita bohong. Tak takut malu, itu yang dipertontonkan Ratna Sarumpaet. Malu kan?
***
Pekan pertama bulan Oktober ini, Jokowi buka-bukaan menanggapi berita miring tentang dirinya. Acara bertajuk 30 Menit Bersama Presiden yang disiarkan televisi swasta, Minggu (7/10/2018) . Mulai dari Partai Komunis Indonesia (PKI), antek asing, aseng hingga kriminalisasi ulama, anti-Islam. Tuduhan miring itu bertubi-tubi disampaikan lawannya di media sosial—sengaja untuk membunuh karakter mantan Wali Kota Solo itu.
Presiden menjawab pertanyaan yang menyebutkan bahwa dirinya adalah PKI. “Ya ini kan dimulai dari 2014 dulu yang namanya Obor Rakyat, setelah itu ada lagi yang mengabarkan Jokowi itu PKI. Logikanya enggak masuk. Foto tahun ’55, ya saya lahir saja belum,” papar Jokowi dengan santai. Isu PKI menyudutkan Jokowi selalu berulang menjelang pemilihan presiden.
Itu berita hoaks dan fitnah beredar dan sangat meresahkan. Jokowi menegaskan dirinya bukan bagian PKI. Begitu keluarganya tidak ada yang menjadi anggota partai terlarang. “Saya sampaikan sekali lagi, saya, orang tua saya, kakek nenek saya, keluarga besar saya tidak ada yang namanya PKI. Saya pastikan tidak ada!” tegasnya.
Bahkan, Jokowi menantang yang membuat berita itu agar memverifikasi secara langsung tentang PKI di sekitar tempat tinggalnya. “Dunia terbuka sekali. Di Solo banyak ormas Islam bisa ditanyakan. Gampang tanyakan di masjid dekat rumah saya, tanya di masjid dekat orang tua saya. Gampang tanyakan masyarakat di kampung saya di Kota Solo, cross check ke tetangga gampang sekali,” kata Jokowi.
Dalam wawancara itu Jokowi berkata, Inilah jahatnya, namanya hoaks. Kadang politik kotor menghalalkan segala cara yang seperti itu. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan yang penuh etika dan tata krama. Hoaks sengaja diproduksi berlebih yang siap ditebar menjelang Pemilihan Presiden 2019 agar rakyat bisa diadu domba.
Belum lagi soal tuduhan anti-Islam. Jokowi pun beragumen, Bagaimana mungkin saya anti Islam. Saya muslim. Setiap hari selalu dengan ulama, dengan kiai. Tiap minggu ketemu juga dengan habib, ustaz. Terus yang antiulama di mana?” kata Jokowi. Dia berharap rakyat tidak serta-merta menerima kabar berita tanpa melakukan cross check.
Di akhir wawancara itu, Jokowi mengimbau anak bangsa untuk saling adu program, adu ide, adu gagasan, adu rekam jejak, dan adu prestasi. Sehingga mendewasakan cara-cara berpolitik, mematangkan rakyat berdemokrasi. “Coba dilihat baik-baik, jangan dibolak-balik. Siapa yang menzalimi? Siapa yang dizalimi?” tegas Jokowi. Pastinya, kawan kontestasi mau apalagi?
Berebut kekuasaan memerlukan strategi dan taktik, cerdas berdiplomasi untuk memenangkan pertandingan. Kritiklah dengan fakta yang benar, bukan menebar hoaks–berita penuh kebohongan. Sekali lagi, cukuplah Sarumpaet menikmati hasil kebohongannya. Sangat memalukan sekali. Hoaks menimbulkan kegaduhan dan rasa takut di masyarakat. Ingat itu! ***
