Organisasi anak-anak bangsa kaum intelektual berdiri di Malang, 7 Desember 1990 itu perlu mendudukkan kembali pentingnya menjaga ukhuwah islamiah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah insaniyah pada tahun politik menjelang Pemilu Presiden 2019.
Di pengujung tahun 2018 ini, ICMI kembali menggelar Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan milad ke-28. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir membuka perhelatan bergengsi itu. Dalam waktu bersamaan dideklarasikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Asia Tenggara (ICMA) yang akan dihadiri 11 negara, termasuk Timor Leste.
Anak-anak bangsa yang berpredikat cendekiawan muslim menjadi contoh bagi negara-negara tetangga. Sebab, piawai menjaga persatuan umat dalam negara yang besar ini. Indonesia memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perdamaian umat dunia. Contohnya, tetap dan setia mengakui serta memperjuangkan Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka.
Tidak itu saja, sikap Indonesia ikut membantu penyelesaian konflik muslim di Rohingya. Pada Silaknas 2017, Jokowi meminta tokoh ICMI ikut dan terus memberikan sumbangsih pemikiran dan konsep yang bermanfaat bagi bangsa dan negara di tengah persaingan global.
Mengapa Jokowi berkata demikian? Sebab, kelahiran ICMI sangat erat kaitannya dengan perkembangan global baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu berakhirnya perang dingin dan konflik ideologi. “Inilah yang selalu saya ulang-ulang, di mana-mana. Untuk menyadarkan bahwa kita ini memang negara besar, bukan negara kecil,” kata Presiden dalam suatu kesempatan.
Selama dua hari Silaknas, ICMI mampu menjawab perbedaan guna menjaga keutuhan bangsa. Rekomendasi yang diharapkan anak bangsa menjelang Pilpres tahun 2019, ICMI kembali membangun demokrasi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan hukum. Semua itu bersandar pada Pancasila. Dan perlu didetailkan kembali agar menyentuh kehidupan rakyat.
Seperti yang diinginkan ekonomi pasar dengan pendekatan Pancasila? Adalah negara yang besar ini memerlukan strategi pembangunan untuk mengejar ketinggalan, mempercepat kemajuan Indonesia menjadi bangsa keempat terbesar di dunia sesuai dengan jumlah penduduk. Semuanya untuk mengatasi kesenjangan dan konflik sosial guna meredam persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat.
Kini ICMI dihadapkan untuk memboboti Pemilu 2019. Pertama kali negeri ini menggelar pesta demokrasi serentak memilih presiden dan wakil rakyat di parlemen. Pendiri ICMI yang juga Presiden ke-3 RI, BJ Habibie mengingatkan agar anak bangsa harus mengedepankan nilai-nilai luhur yang diajarkan organisasi. Serta menjaga pentingnya mekanisme demokrasi tetap hidup.
***
Kata Habibie di Milad ke-27 ICMI, negeri ini tidak butuh selebritas. “Yang kita butuhkan manusia yang produknya nyata, problem solving,” tegas pencipta pesawat N-250. ICMI identik dengan kaum cendekiawan muslim. Saatnya cendekiawan menghadirkan Islam sebagai sebuah agama dalam pengertian dan sosial-revolutif. Yang jelas, tujuan dasar agama itu pererat persaudaraan universal, kesetaraan, dan keadilan sosial.
Milad ICMI yang digelar akhir pekan ini di kampus Universitas Bandar Lampung (UBL) memiliki arti penting dan strategis bagi perjalanan organisasi anak bangsa. Mengapa? Karena tahun depan, 2019, negeri ini akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota parlemen. ICMI—wadah berkumpulnya para cendekiawan—memberikan kontribusi pemikiran bagi perjalanan masa depan bangsa.
Cendekiawan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan kehidupan bangsa di tengah-tengah hiruk pikuknya pemilihan pemimpin negara. Dengan konsep kesederhanaan dan keilmuan yang memiliki etika sosial keagamaan, ICMI diharapkan mampu membuka keran—tersumbatnya komunikasi antarelite yang lagi merebut simpati anak bangsa.
Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqe berpesan kepada semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan jangan terpecah-belah hanya karena perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2019. “Indonesia ini negara paling plural dan kita harus saling mengingatkan untuk bersatu. Dalam demokrasi, kita harus saling menghormati. Jangan terpecah belah hanya karena beda pilihan politik,” kata Jimly.
Situasi politik yang kian memanas akibat aksi saling hujat antarpendukung dua pasangan capres-cawapres yang berkompetisi di Pilpres 2019. Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berkata, “Semua kata-kata jorok digunakan untuk bagaimana menjatuhkan lawan, itu kampungan! Jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti pilihan kita.”
Pada tahun politik, cendekiawan harus hadir melakukan gerakan baru yang lebih profesional, menjadi penyejuk, menghadang peredaran hoaks (berita bohong) yang bisa menebar fitnah dan mengadudomba anak bangsa. Tidak itu saja, peran cendekiawan sangat besar menentang korupsi. Ingat pemimpin di negeri ini mewarisi karakter negara korup.
Semuanya untuk kepentingan pemilik modal, pembisnis. Akibatnya, hingga hari ini pola tersebut masih belum banyak berubah, bahkan menjadi-jadi. Pergantian kepemimpinan tidak terlepas dari kekuatan pemilik modal yang akan mengeruk harta kekayaan negara. Kekuatan asing terus berkuasa. Anak bangsa tidak sadar dibuatnya.
Kini korupsi sudah merasuk ke tulang sumsum dari pusat hingga perdesaan. Mulai dari birokrasi, legislatif, bahkan lembaga peradilan tidak luput dari praktek korupsi dan gratifikasi. ICMI diuji nyalinya untuk tidak perlu segan lagi mengobarkan sikap kritisnya terutama terhadap korupsi. Penyakit satu ini sudah kronis! ***
